Metroterkini.com - Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis dan kepala kelompok kerja (Pokja) di ULP tersebut sudah dua kali mangkir dari panggilan hearing Komisi II DPRD Bengkalis, Selasa (7/7/15).
Dua kali mangkir dari undangan hearing yang telah dijadwalkan oleh Komisi II DPRD menujukan bahwa lembaga ad hock (ULP) itu tak mau diusik DPRD Bengkalis.
Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial ST, ketika dikonfirmasi, Selasa siang mengaku sangat kecewa dan kesal degan sikap Ketua ULP dan kelompok kerja (pokja) yang ada di ULP Bengkalis yang sudah dua kali mangkir dari jadwal hearing.
“ULP itu sudah besar kepala, merasa merekalah yang paling hebat. Buktinya dua kali kita undang secara resmi hearing ke DPRD dua kali pula ketua ULP bersama ketua pokja mangkir. Kita jelas kecewa. ULP merasa proyek-proyek di APBD Bengkalis punya mereka,” tegas Syahrial.
Bahkan kata politisi Partai Golkar itu, prilaku ULP yang tidak mengindahkan undangan dewan, memberikan kesan kalau institusi pelelangan dibawah Pemkab Bengkalis itu berjalan sendiri atau kelompok tertentu.
DPRD sendiri tidak akan diam atas prilaku personel ULP yang terkesan besar kepala tersebut. Dengan menggunakan hak melekat pada lembaga legislasi, dewan akan menyikapi kinerja dan prilaku ULP.
“Kalau pada undangan ketiga mereka tidak datang juga, kita bisa bentuk Panitia Khusus (Pansus) ULP. Kita akan pertanyakan dan telusuri kinerja mereka, karena para personil di ULP tersebut seperti menghilang begitu pelelangan dimulai," kata Syahrial dengan nada geram.
Rekanan Kecewa
Selain dewan, rekanan juga kecewa dengan pola kerja ULP Bengkalis. Mereka (rekanan) kecewa atas proses pelelangan paket yang dilaksanakan pokja, khususnya Pokja 1 maupun pokja lainnya yang selalu mengulur waktu mengumumkan perusahaan pemenang lelang sejumlah paket di Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis. Bahkan pengunduran pengumuman pemenang lelang hampir 1,5 bulan.
“ULP ini sepertinya bermain-main dalam melelang proyek dan diduga sarat kepentingan. Masak paket yang sudah dilelang 1,5 bulan lewat, pengumuman pemenangnya sampai 4 kali diundur, dan infiormasinya pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 Juli ini. Kinerja ULP Bengkalis ini dari tahun ke tahun bertambah buruk, tidak profesional dan sarat kepentingan,”ujar Suhaimi SH, ketua Gapensi Bengkalis.
Suhaimi juga menyebut kalau sejumlah paket yang sudah diumumkan pemenangnya di ULP diduga bermasalah dari Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Surat Keterangan Ahli (SKA) dan Surat keterampilan (SKTK) yang tidak terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
“Kalau setiap tahun proses lelang di Bengkalis seperti ini, alamat kacau pembangunan yuang dilaksanakan. Keterlambatan lelang, dugaan praktek KKN dan permainan kotor lainnya masih terus mewarnai perjalanan ULP Bengkalis,” tambah Suhaimi.
Sementara itu, Ketua ULP Bengkalis Sevnur maupun ketua Pokja 1 Ardiansyah tidak bisa dikonfirmasi. Keduanya sering tidak berada di Bengkalis. Sementara nomor handphone kedua berganti-ganti.
ULP Bengkalis diduga melakukan evaluasi serta transaksi proyek di kota Pekanbaru atau kota lain di Riau. [rdi]
