Metroterkini.com-Merasa dizalimi dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pemotongan dana sertifikasi guru yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,sebanyak 11 guru sekolah dasar melapor ke Komisi III DPRD Kota Pekanbaru.
Laporan ini diterima langsung anggota Komisi III Jhon Romi Sinaga,Tarmizi Muhammad kemudian disusul Nofrizal MM. Belasan guru yang hadir itu mengeluh dan harus menelan kekecewaan tak memperoleh dana sertifikasi guru sebagai hak mereka.
Saat ditemui,salah satu guru yang enggan disebutkan namanya ini mengeluh bahkan sangat kecewa atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Disdik Pekanbaru tersebut.Pasalnya, dana tunjangan sertifikasi selama tiga bulan yang seharusnya diterima sekitar Rp.11 juta itu harus hangus atau dipotong habis,hanya disebabkan dirinya tidak hadir dengan alasan sakit.
"Saya sama sekali tak dapat tunjangan itu,padahal selama tiga bulan sejak Januari,Maret dan April saya dapat sekitar Rp11 juta tapi dipotong habis oleh Disdik.Padahal selama 3 bulan itu saya hanya tidak hadir megajar 3 hari itu pun karena sakit,ini kan tak masuk akal sekali," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan guru lainnya,beliau mengaku heran,karena tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur soal pemotongan ini.Sebab di daerah lain,tidak ada pemotongan tunjangan dana sertifikasi guru, meskipun ada guru yang tidak hadir dalam satu bulan.
"Masak satu hari tidak hadir dipotong satu bulan, waktu itu saya waktu izin karena suami saya meninggal dunia. Ini tidak masuk akal sekali,ini harus ada aturan yang jelas,jangan seenaknya saja dipotong,intinya kalau kami tetap dizolimi seperti ini kami minta dikembalikan hak kami, kembalikan sertifikat kami,"katanya.
Bahkan, jika memang benar-benar ada aturan pemotongan dana sertifikasi tersebut, mereka minta surat tembusannya ke sekolah-sekolah agar mereka tahu.
"Karena jika aturan sudah ada dan jelas kami tentunya tidak memungkiri itu, karena kami tak tahu dan tak dikasih tahu, makanya kami datangi Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ini," pungkasnya. [son]
