Metroterkini.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/4/2026).
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung agenda prioritas nasional.
Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Rokan Hulu.
Selain itu, sejumlah organisasi wanita turut hadir, di antaranya Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj. Yurniziarti beserta jajaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa peringatan OTDA ke-30 menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian daerah.
Menurutnya, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan di daerah. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing Rokan Hulu,” ujar Yusmar dalam amanatnya.
Ia menjelaskan, tema Asta Cita mencerminkan tanggung jawab daerah dalam mendukung delapan prioritas pembangunan nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi desa, serta penurunan kemiskinan.
Namun demikian, Yusmar juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Salah satunya adalah kapasitas fiskal daerah yang masih rendah. Ia menyebutkan, sebanyak 469 dari 546 daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Secara nasional, terdapat sekitar 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum terkelola dengan baik secara lintas daerah.
Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang tercermin dari rasio Gini sebesar 0,375 juga menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara komprehensif.
Adapun kondisi ekonomi makro nasional turut menjadi perhatian, seperti tingkat inflasi yang berada di angka 3,48 persen per Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan IV 2025.
Dalam kesempatan itu, Yusmar juga menyinggung sejumlah program prioritas yang perlu didorong pemerintah daerah, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pascabencana, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi.
Ia menambahkan, saat ini sudah terdapat 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah dituntut untuk terus menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, lincah, efektif, dan responsif.
Yusmar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap, daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal.
“Daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal demi pembangunan yang adil dan merata,” kata dia.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi pentingnya penguatan peran daerah dalam menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.[man]