Metroterkini.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kisruh Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.
Baru-baru ini konflik antara masyarakat dengan TNI Polri di Pulau Rempang pecah. Masyarakat sekitar menolak direlokasi oleh pemerintah. Menurut Bahlil tugas dari Jokowi adalah tanggung jawabnya sebagai menteri.
"Dan kemarin presiden perintahkan saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab menteri yang dari anak kampung," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (14/9/2023).
"Dan insyaallah, kalau saya sudah turun ke lokasi (Rempang). Tapi Pak Sarmuji (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mohon maaf tidak bisa turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk tinjau pabrik LG Battery Cell yang sudah produksi di Jawa Barat," tambahnya.
Bahlil menjelaskan dirinya pernah datang langsung ke Pulau Rempang sebelum ada kerusuhan. Kala itu ia tetap menemui warga meski sempat didemo kecil-kecilan.
Dari pertemuan itu Bahlil menyebut warga Rempang pada dasarnya baik hati, selama komunikasinya baik. Jokowi juga sebelumnya menyinggung rusuh di Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik kepada warga.
"Waktu saya turun itu pun saya sempat ditemui rakyat. Ya demi kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok insyaallah kalau kita ngomong baik-baik, insyaallah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah itu satu, komunikasi yang kurang bagus," ungkapnya.
Bahlil menyebut Kementerian Investasi/BKPM yang menandatangani MoU dengan investor di Pulau Rempang. Ia melihat peluang penciptaan nilai tambah yang signifikan dari industri kaca yang rencananya berlokasi di pulau tersebut.
Pada kesempatan itu ia membeberkan tiga persoalan utama yang diduga menjadi pemicu konflik di Pulau Rempang. Pertama, terkait dengan sosialisasi dan komunikasi antara otoritas terkait dengan masyarakat Rempang.
Oleh karena itu dirinya pun diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun langsung ke lokasi. Kedua, terkait izin enam perusahaan yang dicabut karena kekeliruan prosedur dalam pemberian izin.
"Kedua, di wilayah ini pernah didirikan izin enam perusahaan. Aku jujur aja dalam hal ini. Di mana izin itu setelah ditengarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur maka kemudian dicabut. Kita tidak tahu di balik itu," ujarnya dalam rapat di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Ketiga, Bahlil menyinggung pihak asing yang tidak senang dengan proyek Rempang Eco City. Sebagai informasi, Xinyi Group asal China berencana mendirikan pabrik kaca terbesar kedua di dunia di Batam.
"Saya mau tanya sama kalian bapak ibu yang terhormat (anggota komisi VI DPR RI). Dulu zaman BP Batam dibuat kawasan ini untuk mengimbangi Singapura, saya tanya apa sih yang terjadi sekarang," imbuhnya.
"Harus kita pikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita mau bangun besar di sana, ada aja. Ada aja," lanjutnya.
Ia juga menyinggung pihak asing yang turut mengomentari konflik di Pulau Rempang. Mantan Ketua HIPMI ini mempertanyakan mengapa asing harus campur permasalahan di Indonesia.
"Ini sudah viral, ada bule yang ngomong tentang itu. Viral itu di TikTok. Itu agak merisaukan kita, ngapain bule ngurus negara kita. Ada apa di situ?" pungkasnya.[**]