Metroterkini.com - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil,SH hadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan pada wilayah konsesi PT RAPP di 5 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Riau, Jum'at (15/10/2021).
Bupati Kepulauan Meranti H.Muhammad Adil, SH yang menghadiri acara expose rencana program Penanggulangan Kemiskinan pada wilayah konsesi PT RAPP dihadapan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten terkait di gedung Daerah Balai Serindit Jalan Diponegoro Pekanbaru, Jum'at (15/10/2021).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti H.Muhammad Adil, SH, Wakil Bupati Kuantan Singingi H.Suhardiman Amby MM, Wakil Bupati Siak H.Husni Merza,BBA,MM, Asisten III Kabupaten Pelalawan dan Asisten I Kabupaten Kampar, dan Direktur Utama PT RAPP Sihol Aritonang, Direktur PT RAPP Mulia Nauli beserta rombongan dan Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten terkait.
dDalam sambutannya, Gubernur Riau mengatakan berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Provinsi Riau per Maret 2020 adalah 483,39 ribu jiwa dan 491,22 ribu jiwa per September 2020 dengan garis kemiskinan Rp. 544.057,- Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau meliputi Kab.Kepulauan Meranti 25,28%, Kabupaten Pelalawan 9,16%, Kabupaten Kuantan Singingi 8,91%, Kabupaten Kampar 7,38 %, dan Kabupaten Siak 5,09 %.
Untuk 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, masih terdapat 5 Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi. Dari 5 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, 4 diantaranya adalah merupakan wilayah konsesi PT RAPP, yaitu Kep Meranti, Pelalawan, Kuansing Singingi dan Kampar.
Hal ini berkaitan dengan ketimpangan yang ada di daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya efektifitas dan efesiansi penanggulangan kemiskinan maka perlu ditentukan lokus prioritas dapat diterapkan pada indikator kemiskinan multi dimensi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan kedalaman serta keparahan kemiskinan.
Sementara itu, Direktur Utama PT RAPP Sihol Aritonang memaparkan April Group 2030, PT RAPP sejalan dengan program strategis sejalan dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah Provinsi Riau sesuai 4 pilar sebagai berikut :
1. lanskap yang berkembang (peningkatan produktifitas dan mendorong konservasi)
2. Kemajuan inklusif (berkembang bersama masyarakat)
3. Pertumbuhan berkelanjutan (produksi secara efisien dan ramah lingkungan)
4. Iklim positif (pengurangan emisi karbon)
Masih menurut Sihol Sihotang, Indikator pencapaian target kemajuan inklusif APRIL 2030 program strategis adalah:
1. Menghapus kemiskinan ekstrim (diradius 50 km dari pusat operasional APRIL)
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
3. Mengurangi stunting hingga setengahnya di Riau
4. Ketersedian layanan kesehatan dasar di desa-desa
5. Memastikan partisipasi efektif & kesempatan yang sama bagi perempuan.
"Inilah target kami mendukung dan menseleraskan program pembangunan Provinsi dan Kabupaten," ucapnya.
Dari hasil pemaparan dari Direktur Utama PT. RAPP Sihol Aritonang, Bupati Kepulauan Meranti H.Muhammad Adil,SH menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti punya prinsip sendiri, PT RAPP ingin membantu harus menyesuaikan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan visi dan misi menuju Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat.
Urusan Pendidikan dari Paud, SD, SMP dan Kuliah, adalah program Beasiswa 5000 (S1), 500 (S2) dan 200 (S3) dan biaya gratis bagi Dokter Spesialis bagi anak tempatan. "Urusan Kesehatan, 1 Agustus 2021 saya sudah menerapkan program berobat gratis bagi masyarakat Kepulauan Meranti," kata bupati HM Adil.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menyampaikan kepada pihak PT.RAPP waktu rapat terdahulu di Selatpanjang, permintaan kami jelas agar mendirikan Kantor di Kabupaten Kepulauan Meranti karena PT.RAPP dan PT.SRL mempunyai wilayah operasional tanaman hutan industri 60.000 hektar, 41.000 hektar di Pulau Padang dan 19.000 hektar di Pulau Rangsang.
"Saya minta keadilan dari sana, PT RAPP khusus membantu urusan UMKM saja dengan ketersedian 5000 ekor sapi untuk peternak sapi, dan menciptakan usahawan lainnya, peternak ayam pedaging, ayam petelor, peternak kambing, membantu petani dan nelayan bagi masyarakat Kepulauan Meranti. target kami kedepan pemerintah daerah sudah swasembada daging sapi," tambahnya.
Menurut Bupati lagi, data dari Bappeda, PT RAPP melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 Rp 1.238 M, tahun 2017 Rp 633 juta, tahun 2018 Rp 1.250 M, tahun 2019 Rp 1.165 M ,tahun 2020 Rp 817 juta dan tahun 2021 masih nol.
"Ini sudah bulan ke-10 tinggal waktu 2 bulan lagi program CSR tiap tahun berjalan. Sebenarnya program CSR siapa yang menjalani pemerintah atau PT RAPP. Kami menuntut CSR nya saja, keuntungan produksi hutan tanaman industri tolong sebagian keuntungan dibagikan ke Kami (pemerintah) dan jika dari APRIL ingin menyumbangkan yang lain silahkan. Sama-sama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju,cerdas dan bermartabat," ujar HM Adil.
Menanggapi hal ini, Sihol Aritonang menjelaskan, pihaknya telah mencatat masukan Bupati, Wakil Bupati. Memang tepat sekali RAPP melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR), syarat utamanya harus singkron dan selaras dengan program prioritas pemerintah daerah kabupaten.
"Program yang telah kami paparkan tadi kami akan memfollow up/tindak lanjuti dengan dialog -dialog dari tim RAPP dengan unit kerja pemerintah kabupaten," Sihol Aritonang beralasan.
Mulia Nauli juga menyampaikan terimakasih atas saran dan masukannya karena sampai saat ini belum mengupdate ke Pemerintah Kepulauan Meranti dan akan menindaklanjuti sesuai dengan program pemerintah kabupaten untuk disinergikan agar kedepannya tidak tumpang tindih.
"Program pak Bupati Kepulauan Meranti kami akan dukung serta tim kami kedepannya berkoordinasi dengan OPD di Kepulauan Meranti," janjinya.
Kegiatan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan PT RAPP berlangsung hangat ditutup dengan bersalaman dan diskusi. [hms]