Metroterkini.com - Penanganan kasus dugaan tindak pidana money politik di Tambusai Utara saat Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Rohul beberapa waktu lalu menuai protes dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Rokan Hulu.
Mereka menilai Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Gakkumdu tidak serius dalam menuntaskan kasus tersebut.
Sebagai bentuk protes, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Rokan Hulu mendatangi Kantor Bawaslu Rohul jalan Imam Baqi, Desa Babusalam, Kecamatan Rambah, Senin (17/5/2021).
Mereka membentang kain kafan berisikan kecaman kepada Bawaslu dan Gakkumdu yang mereka nilai lamban dalam penanganan skandal tersebut.
Para pengunjuk rasa juga membawa replika mayat yang sudah dikafani, sebagai bentuk sindiran akan matinya demokrasi di Rokan Hulu yang ternodai dengan praktik money politik tanpa memberi efek jera pada pelakunya.
Dalam orasinya, Dendi Rahmanda meminta Bawaslu Rohul dan Gakkumdu segera menjelaskan ke publik terkait progres dugaan money politik secara transparan dan terang benderang.
"Terduga pelaku money politik berinisial NH itu sebelumnya sudah dilakukan penahanan, namun sekarang tidak jelas di mana rimbanya," cakap Dendi dalam orasinya.
Dendi menyebut, ada banyak keanehan dalam penanganan kasus money politik tersebut. Bukti video viral terduga NH yang membagikan uang di Tambusai Utara sangat jelas menunjukkan tindak pidana itu nyata terjadi. Namun ironisnya, meski buktinya jelas, progres penanganan kasusnya lamban.
"Bahkan Kami mendapat Informasi kasus tersebut sudah di-SP3-kan, jika memang sudah di-SP3-kan kami meminta kepada Gakkumdu agar menunjukkan bukti kasus tersebut sudah di SP3," pintanya.
Dendi menyebut, jika benar kasus tersebut di-SP3-kan, hal ini tentunya menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku money politik di Rokan Hulu.
"Jika itu benar di-SP3-kan, maka itu adalah sebuah tragedi Demokrasi, akan jadi preseden buruk bagi demokrasi kita ke depan. Jika tidak ada efek jera politisi akan semakin berani membeli suara rakyat, karena penegakan hukum tindak pemilu juga lemah," ujarnya.
Meski berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka, tidak ada pimpinan Bawaslu Rohul yang menemui pengunjuk rasa. Salah seorang Staf Bawaslu Rohul menyebut, pimpinan Bawaslu Rohul saat ini berada di Jakarta untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi yang rencananya digelar Rabu (19/5/2021). [**]