Metroterkini.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka ke publik nama pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
Menurutnya, langkah itu penting untuk dilakukan AHY agar tuduhan yang dilayangkan AHY lebih jelas dilihat oleh publik.
"Kalau memang ada bukti kuat, dibuka saja sehingga lebih jelas siapa yang dituduh tersebut," kata Dave kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/2).
Selain itu, lanjut Dave, langkah AHY membuka nama itu ke publik juga akan mengantisipasi kegaduhan politik terjadi. Menurutnya, kegaduhan politik tidak boleh terjadi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) seperti saat ini.
"Di situasi pandemi berkepanjangan ini kita berpikir menyelesaikan krisis yang ada, krisis ekonomi, krisis sosial. Tentu bila ada kegaduhan politik akan berimplikasi ke yang lain dan bisa memperkeruh situasi," tutur putra mantan Ketua MPR Agung Laksono tersebut.
"Kalau sudah bersurat dan statement begitu kan sudah jelas siapa yang dimaksud, sebaiknya dibuka saja," imbuh Dave.
Lihat juga: AHY: Ada Lingkaran Jokowi Ingin Ambil Paksa Partai Demokrat
AHY menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Jokowi yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
AHY mengaku telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan itu.
Menurutnya, sebanyak lima pihak yang berstatus kader, eks kader, hingga pejabat pemerintah yang berniat mengambil paksa partainya.
Rinciannya, satu kader aktif Partai Demokrat, satu kader yang sudah enam tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu akibat kasus korupsi, dan seorang mantan kader yang berhenti dari Demokrat tiga tahun lalu.
"Sedangkan [pihak yang berasal dari] non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (2/1). [**]