Metroterkini.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jonli, dilantik oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution sebagai Penjabat Walikota Dumai, setelah Walikota Dumai, Zulkifli AS ditahan oleh KPK.
Sementara, Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, meninggal dunia beberapa hari sebelum Pilkada Serentak Dumai Desember 2020 lalu. Jonli akan memimpin pemerintahan di Kota Dumai sampai Pasangan Walikota terpilih, Paisal-Amris dilantik.
Menanggapi penunjukan Jonli ini, Anggota Komisi I DPRD Riau, Zulfi Mursal menyebut, pemerintah provinsi sudah berulang-ulang kali memberikan beban kerja berat kepada satu orang.
"Kalau satu orang diberi beban tugas banyak, dia tidak akan bisa konsentrasi pada satu tempat dan pekerjaan, dan dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini, Minggu (31/1/2021).
Hal tersebut disampaikan Zulfi mengingat Jonli saat ini memiliki tugas yang berat dalam menyelesaikan persoalan pengangguran yang semakin meningkat ditengah pandemi covid-19 ini.
Selain bertugas sebagai Kadisnakertrans, Jonli juga ditunjuk oleh Gubernur Syamsuar untuk mengisi jabatan komisaris utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
"Harusnya keputusan-keputusan itu dikaji ulang, pemerintah harus menempatkan orang-orang yang mampu dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugasnya," tutur Mantan Ketua DPRD Siak ini.
Apalagi, BUMD PT PIR, menurut Zulfi, saat ini dalam kondisi tertatih-tatih, artinya belum bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat dan juga pemerintah. Sehingga, perlu kerja keras untuk bisa mengelola BUMD tersebut.
"Kita berharap, jangan sampai mengelola pemerintahan itu seperti mengelola milik sendiri, sehingga tidak mau menyerahkan ke yang lain. Tugas-tugas ini perlu konsentrasi, kalau beban ini hanya diberikan pada satu orang, menurut kami ini berat," tuturnya.
"Pemerintah ini kan pelayan masyarakat, sebagai pelayan tentu pemerintah harus berbuat yang sebaik-baiknya untuk masyarakat," tutupnya.***