Metroterkini.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara siap menempuh judicial review (JR) terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.
BEM Nusantara menilai langkah tersebut lebih tepat dilakukan saat ini. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya perkumpulan lebih dari 50 orang, dan harus tetap jaga jarak.
"Kita juga ingin saling bahu membahu memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, menakutkan jika ini akan menjadi klaster baru penyeberan Covid-19," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana.
Mahasiswa UIR ini menilau, seperti yang diketahu, beredar kabar bahwa gedung DPR RI ditutup setelah mencuatnya kabar 18 anggota DPR RI terpapar Covid-19. Hal ini membuat aspirasi yang disampaikan ke gedung DPR RI menjadi percuma, karena tidak adanya pimpinan di dalam sana.
Hengky menyampaikan bahwa ada 3 jalur untuk pembatalan Omnibus Law ini, yaitu legislative review, judicial review dan Perppu.
"Paling memungkinkan dari tiga itu yaitu judicial review, karena DPR RI dan presiden pun sudah bersikeras tidak akan melakukan legislative review ataupun Perppu. Dan hasil judicial review ini nantinya akan memberikan keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat," ujarnya lagi.
Hengky menjelaskan, pihaknya tidak menolak secara keseluruhan, akan tetapi ada beberapa point dari Omnibuslaw yang harus direvisi lagi.
"Tidak semua dari omnibus law itu buruk, ada beberapa poin yang harus di koreksi," jelas Hengky.
BEM Nusantara, kata Hengky, juga mengapresiai para mahasiswa yang menempuh jalur lain. Ia mengajak agar tetap mewaspadai tiap unjuk rasa yang dilakukan.
"Saya memastikan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu murni dan saya mendukung penuh apapun gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi kita harus tetap mewaspadai penumpang-penumpang gelap yang ikut dalam aksi murni kita. Saya menghimbau tetap jaga protokol kesehatan," ujar Hengky. [**]