Metroterkini.com - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kampar Riau, Unggul Tri Esthi Muljono, melantik dan mengambil sumpah empat pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kampar, untuk masa bakti 2019-2024. Pelantikan dan mengucapkan sumpah dan janjinya berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kampar, Selasa (1/10/2019).
Empat orang pimpinan yang dilantik adalah Muhammad Faisal, ST sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Gerindra. Selanjutnya tiga orang Wakil Ketua adalah Tony Hidayat (Partai Demokrat), Repol, S.Ag, (Partai Golkar) dan H. Fahmil, SE (PKS).
Muhammad Faisal, ST kembali terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar periode 2019-2024, serta meraih suara terbanyak dan kali ini terpilih menjabat sebagai Ketua DPRD Kampar periode 2019-2024.
Rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kampar ini dihadiri Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH bersama istri dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Kampar diantaranya tampak mantan Pj Bupati Kampar H Syawir Hamid, mantan Ketua DPRD Kampar H Masnur, SH mantan Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag, mantan Sekda Kampar Drs H Zulfan Hamid.
Terlihat juga calon Bupati Kampar Pilkada 2017 Muhammad Amin, S.Ag, Sekda Kampar Drs H Yusri, M.Si, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar Ramlah,SE,M.Si, Forkopimda Kampar, sejumlah Kepala OPD, alim ulama, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh perempuan Kampar lainnya.
Selanjutnya, usai pembacaan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Kampar masa bakti 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, dilanjutkan penyerahan palu dari Wakil Pimpinan Sementara Jaswari kepada Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal.
Muhammad Faisal mengatakan akan melakukan pengawasan yang seksama dan memastikan lokasi anggran untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ia meminta untuk saling mengingatkan ke depannya untuk mencari solusi dalam mengatasi persolan bersama.
"Dengan niat baik bersama tujuan mulia akan bisa dilaksanakan. Saya mengucapkan terimakasih pada semua pihak dan mohon doa agar bisa tetap berjalan di garis yang lurus," tukasnya.
Bupati Kampar dalam sambutannya menyampaikan, masyarakat menginginkan perubahan, siapapun pimpinan baik pimpinan bupati maupun DPR semua harus mengacu pada kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu dalam penyusunan anggaran tidak ada lagi dengan cara tertutup yang menitik beratkan kegitan yang telah disusun dalam Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa," terangnya.
Lebih lanjut fungsi DPR sendiri merupakan pengawas dengan memegang teguh etika politik, sehingga diharapkan dalam menyusun anggaran nantinta terus berpedoman pada Peraturan Daerah.
"Semoga kerjasama legislatif dan eksekutif yang baik bisa terus terjaga dan jauh lebih baik," ungkap Bupati. [adv-ali]