Metroterkini.com - Capres Prabowo Subianto menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sebaiknya lembaga survei itu terbuka ke publik bahwa memang tidak independen.
"Pertama, azas keterbukaan, disclose. Kalau lembaga survei itu sudah dibiayai oleh kandidat, sebaiknya dia mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi dia lembaga survei yang bekerja untuk kandidat," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
"Karena kan kemudian tiba-tiba lembaga survei ini dibayar semua oleh kandidat tertentu, akhirnya punya core, begitu," imbuhnya.
Fahri mengaku pernah meneliti bahwa data lembaga survei dipakai oleh asosasi pensurvei sehingga perbedaan datanya sedikit. Ia pun mengusulkan adanya regulasi yang mengatur tanggung jawab lembaga survei.
"Saya kira kita memerlukan mungkin semacam undang-undang begitu atau regulasi tentang lembaga survei supaya kerja dari lembaga survei lebih bertanggung jawab, tidak partisan. Kalau mau partisan diumumkan bahwa dia partisan. Jangan kemudian atas nama sains dan ilmu pengetahuan ternyata dia partisan," tuturnya.
Fahri menilai kritik Prabowo itu adalah bagian dari misinya untuk menyelenggarakan proses pemilihan yang lebih fair dengan cara mengatur lembaga survei. Dia juga mengaku kesal kepada pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, karena membuat survei yang menurutnya tidak bermutu.
"Saya terus terang agak kesel ya sama Denny JA ya. Kok dia bikin survei itu nggak mutu gitu. Misalnya, 'pemilih Prabowo kebanyakan radikal'. Buat apa Anda begitu? Anda cuma mau mendiskreditkan Prabowo kan? Apa itu lembaga survei namanya? Nggak, itu propagandis," tegas Fahri.
Karena itu, kata Fahri, perlu ada regulasi hingga etika lembaga survei. Sebab, menurut Fahri, survei seperti 'pemilih radikal' itu akan membuat orang takut.
"Nah itu yang saya bilang. Jadi atur moralnya, atur etiknya, atur juga regulasinya supaya jangan gitu. Dia niatnya memang nyerang. Ya terang aja masyarakat kan terbelah. Tapi kemudian mengembangkan opini bahwa 'ini pemilihnya itu radikal', akhirnya bikin takut orang. Ah itu apa begitu?" lanjutnya.
Menurut Fahri, lembaga survei yang membuat propaganda seperti provokator. Dia meminta lembaga survei 'provokator' tidak menyebut diri mereka surveyor.
"Itu bukan kerjaan ilmuwan itu, pekerjaannya provokator. Ya makanya kalau mau jadi provokator, provokator beneran. Jangan bilang surveyor, karena itu nggak independen," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo memberikan pernyataan itu saat kampanye terbuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3). Prabowo menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan.
"Sesuai pesanan, habis itu sudah dibayar oleh kelompok ini, di kelompok yang satunya lagi minta bayaran lagi," ujar Prabowo. [dtk-mer]