Metroterkini.com - Dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau terus meningkat.
Tahun lalu, pundi-pundi PAD yang bisa diisi oleh Pemkab Rohul masih diangka Rp97 miliar. Tapi tahun ini angka itu membengkak menjadi Rp123 miliar dari target Rp108 miliar.
"Kalau ditambah dengan PAD lain, duit yang masuk sudah di angka lebih dari Rp200 miliar," cerita Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, Jonni Muchtar, kemarin.
Membengkaknya perolehan PAD tadi kata Jonni adalah bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Rohul dalam mengenjot dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ini juga menjadi bukti tentang peningkatan kinerja pemerintah daerah. Lantaran peningkatan yang signifikan itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikomandani oleh Jonni ini dikasi target yang lebih besar lagi untuk tahun depan oleh Bupati. Dia musti bisa menyeret duit Rp143 miliar khusus dari pajak dan retribusi.
Kalau dibandingkan dengan target tahun lalu, target tahun depan kata Jonni naik 50 persen. Tapi Jonni optimis. Sebab sejumlah potensi pendapatan yang ada dan yang selama ini belum tergarap maksiman, sudah ada dalam catatannya.
Misalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun ini targetnya masih di angka Rp3 miliar. Tapi yang tercapai justru Rp24 miliar. Nah tahun depan perolehan atas BPHTB ini ditargetkan di angka Rp33 miliar. "Gambarannya sudah kelihatan kok," katanya.
Terus ada lagi pendapatan dari sektor non PLN, PPJ Non PLN. Tahun ini target PPJ PLN Rp5,4 miliar. Yang kesampaian Rp8 miliar. Sedankan PPJ non PLN tahun 2017 semula Rp 1,5 miliar, pada APBD Perubahan 2017, naik Rp2,5 miliar. Tahun depan, target PPJ non PLN naik menjadi Rp5 miliar.
"Potensi pendapatan sudah tergambar dengan jelas, tinggal lagi seperti apa komitmen kita menjalankan rencana yang telah disusun dari awal melalui tim terpadu," katanya.
Jonni mengaku, Bapenda terus berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan yang ada di Rohul. Pihaknya selalu memberikan pemahaman dan pengertian bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh perusahaan adalah bentuk kontribusi perusahan terhadap daerah.
"Kalau dibikin perbandingan antara apa yang sudah didapat perusahaan dengan apa yang diberikan ke daerah, nilainya belumlah seberapa. Tapi dengan komitmen mereka terus membayar lancar, ini sudah sangat kita syukuri. Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih sangat komit." katanya.
Kalaupun ada kendala-kendala dalam menggenjot penerimaan PAD, misalnya perusahaan komplain tentang besaran pajak dan retribusi.
"Kita bisa kok menunjukkan bahwa nilai pajak yang ditagihkan sesuai dnegan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. [adv/hum]