Metroterkini.com - Bupati Pelalawan HM Harris yang akan mencalonkan diri sebagai Balon Gubri Riau, menanggapi terkait tidak ada sanksi dari partai soal kadernya menggunakan perahu lain untuk maju di Pilkada. Pernyataan tersebut juga menanggapi pernyataan dari pengurus DPD I Golkar Provinsi Riau.
Menurutnya, DPP Partai Golkar mempersilahkan para kadernya, bertarung menggunakan perahu lain pada Pilgubri 2018. Hal tersebut, menyusul keputusan DPP Golkar yang memberikan dukungan kepada Andijuliandi Rachman menggunakan perahu Golkar.
"Putusan DPP menunjuk pak Andi menggunakan perahu Golkar, adalah sesuatu hal yang wajar. Sebab dia, Ketua DPD I juga calon petahana. Jadi wajar-wajar saja. Namun perlu digaris bawahi, DPP juga mempersilahkan kader maju menggunakan perahu lain," terang HM Harris pda pers di kantor bupati Pelalawan, Jumat (8/9/17).
Namun belakangan, muncul pernyataan dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Masnur yang menyampaikan kadernya bakal dapat sanksi jika tak mendukung Andi. Menurut Harris, pernyataan Masnur tersebut sangat keliru dan tak demokrasi.
"Sebelum ada, penetapan calon dari KPU Riau, tidak ada sanksi yang ada konsolidasi," tegas Harris.
Jadi menurutnya, pernyataan Masnur ini adalah pernyataan yang membodoh-bodohi masyarakat.
"DPP aja, sudah mempersilahkan kadernya maju dan bertarung menggunakan perahu lain. Jadi pernyataan Masnur ini membodoh-bodohi masyarakat," imbuhnya.
Secara tegas Harris mengatakan dirinya, tetap maju pada Pilgubri. "Meskipun tanpa perahu Golkar saya tetap maju pada Pilgubri. Bahkan jika akhirnya saya tak dapat dukungan partai, saya siap tempuh jalur independent. Ini untuk provinsi Riau dan keinginan masyarakat," tandasnya.**