Advertorial - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan dan Ranperda APBD Pelalawan tahun anggaran 2017.
Ada dua Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2017 terhadap usulan Pemerintah Daerha (Pemda) Pelalawan, Riau, pada rapat paripurna, Jumat (7/7/17) Enam Fraksi DPRD Pelalawan menyampaikan pandangan umum terhadap hal ini. Paripurna ini dipimpin langsung ketua DPRD Nasarudin, SH, MH.
Dua Ranperda tahun 2017 ini diusulkan Pemda, mewakili bupati Harris disampaikan wakil bupati Zardewan. Kedua Ranperda tersebut meliput, Ranperda tentang petanggung jawaban pelaksanaan LKPJ kepala daerah tahun 2016 dan Ranperda, tentang hak keuangan administra anggota dan pimpinan DPRD Pelalawan.
Rapat paripurna juga dihadiri oleh 19 anggota DPRD, Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan, Sekda T Muklis, Asisten, Staff Ahli, Pejabat Eselon II dan III dan Kepala SKPD.
Pada rapat lanjutan paripurna ke dua ini, enam fraksi DPRD Pelalawan memberikan pandangan umumnya. Yakni Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Hanura Demokrat, Fraksi PAN Plus, Fraksi Mahdani Pelalawan, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar.
Keenam, fraksi yang menyampaian pandangan terhadap dua fraksi ini, pertama Fraksi PDI Perjuangan disampaikan juru bicaranya, Syafrizal. Fraksi PAN Plus disampaikan melalui juru bicaranya, Sudirman.
Seluruh fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya, namun tetep dengan memberikan beberapa catatan.
Seterusnya, Fraksi Demokrat Hanura disampaikan juru bicaranya, Mukhlis Ali, Fraksi Gerindra Plus disampaikan juru bicaranya Rustam Sinaga, Fraksi Madani disampaikan juru bicaranya Junaidi Purba dan terakhir Fraksi Golkar disampaikan juru bicara Baharudin.
Syafrizal, menyampaikan pandangan umumu dari PDI Perjuangan, terkait dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan LKPJ 2016, secara umum fraksi PDI Perjuangan sudah memahami laporan LKPJ 2016 sudah berjalan begitu juga laporan sudah transparan.
Dibidang aparatur PDI Pejuangan meminta pemerintah daerah untuk dioptimalkan lagi. Begitu juga, pecapaian WTP dari BPK, PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, semoga tetap dipertahankan tahun depan.
Dilanjutkannya, pemerintah harus mereview kembali personil-personil yang ada disetiap bagian. "Sektor air bersih harus dikelola dengan baik, karena akan mendatangkan pendapatan bagi daerah," tandasnya.
PDI Perjuangan sesungguhnya, dapat memaklumi, sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana, hal ini menyusul adanya rasionalisasi anggaran. "Kita dapat memaklumi, sejumlah kegiatan yang tak telaksana lebih diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran. Namun dijadikan alasan untuk tidak bekerja," tegasnya.
Kedepan fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemangku kebijakan pembangunan insfrastruktur tepat sasaran dan harus menyentuh masyarakat. Pelalaksanaan APBD yang menjadi catatan BPK harus ditindak lanjuti.
Ranperda tentang hak adminatrasi keuangan anggota DPRD dan pimpinan PDI Perjuangan sangat menyetujui untuk dibahas.
Namun demikian, diakhir pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan catatan. Catatan itu ditujukan kepadan Disdik, Dinas PU-PR, Dinas Lingkungan Hidup dan pelayanan satu atap.
Sementara Fraksi PAN Plus, melalui juru bicaranya, Sudirman menyampaikan pandangan umum terhadap dua Ranpeda singkat dan padat. Fraksi PAN untuk sektor wisata belum tergali secara serius, untuk itu kedepan dipandang serius untuk digali, seperti wisata Bono, TNTN, Istana sayap dan destinasi wisata lainnya.
Fraksi PAN Plus, sepanjang tahun 2016 banyak menemukan infrastruktur asal jadi, kedepan harus menjadi perhatian serius, begitu juga angka pengangguran cukup tinggi dan pemda harus mencari jalan keluarnya.
Terkait dengan Ranperda, hak keuangan dan administrasi anggota dewan dan pimpinan, fraksi PAN menyetujui untuk ditindak lanjuti.
Muklis Ali juru bicara Fraksi Demokrat Hanura, menyindir bahwa Kepala Dinas yang tidak berdomisili dikabupaten Pelalawan hanya menghasilkan pembangunan yang jelek terhadap kabupaten Pelalawan. Alasannya, mereka tidak merasakan kondisi sesungguhnya tentang Pelalawan.
Sementara itu Fraksi Gerindara Plus, melalui juru bicaranya, Rustam Sinaga, meyambut baik usulan dua Ranperda ini, LKPJ 2016 dan Ranperda hak keuangan dan adminitrasi anggota dewan dan pimpinan soalnya tidak sesuai lagi dengan Perda yang terdahulu.
Gerinda Plus juga menyorot sejumlah Dinas. Misalnya, Disdik Pelalawan menyangkut Permendikbud 17, belum bisa dilaksanakan. Dinas PU, Gerindra Plus meminta dinas terkait betul-betul serius mengatasi persoalan banjir terutama di kota Pangkan Kerinci.
Catatan untuk Diskes, Gerindra Plus, meminta kepada instansi itu betul-betul memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, seperti RS Selasih hendaknya menjadi RS andalan milik kabupaten Pelalawan.
Junaidi Purba jura bicara Fraksi Madani dalam pandangan umumnya menyatakan bahwa LKPJ 2016 fraski madani menilai APBD Pelalawan 2016 sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna.
Fraksi Madani, juga mengapreasisasi capaian WTP dari BPK oleh Pemda Pelalawan, mudah-mudahan kedepan bisa dipertahan dengan baik.
Tentang Ranperda hak keuangan dan adminitarsi anggotan dan pimpinan DPRD, pada prinsipnya Fraksi Madani mendukung di usulkan Ranperda seterusnya setuju untuk dibahas dan dijadikan Perda.
Sementra Dinas PU. Fraksi Golkar meminta keseriusan dinas terkait, khususnya, ibukota Pangkalan Kerinci melakukan penataan lebih baik. Jalan-jalan rusak dan berlobang cepat di perbaiki.
Disdik. Menyangkut PSB, menjadi persoalan serius, daya tampung. Fraksi Golkar meminta Disdik mengelola dengan baik. Pasalnya ini menjadi persoalan serius, khususnya untuk SD dan SMP.
Disperindag. Fraksi Golkar berharap pemenang tender, pasar Sorek secepatnya dikelola dengan baik. Mengetumakan para pedangan yang menjadi korban musibah kebakaran beberapa waktu lalu.
Terakhir pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya, Baharudin SH pertama tentang Ranperda pertanggun jawaban pelaksanaan LKPJ 2016, fraksi Golkar capaiannya yang dilakukan oleh masing-masing OPD sudah berjalan dengan baik.
Terhadap LKPJ 2016 Fraksi Golkar memberikan catatan terhadap sejumlah instansi. Pertama, Diskes dan RSUD. Fraksi Golkar meminta kepada kepada pimpinan RSUD Selasih meningkatkan pelayanan. Solanyan berdasarkan laporan masyarakat cukup banyak.
Begitu juga ditingkat Puskesmas, cukup banyak pengaduan-pengaduan masyarakat. Ini menjadi PR agar kedepan ditindak lanjut, supaya tidak lagi menjadi keluhan-keluhan.
Ranperda, tentang Rencangan administrasi keuangan anggota dan pimpinan DPRD, Fraksi Golkar menyetujui supaya cepat dibahas dan disahkan menjadi Perda.[adv/Basya]