Metroterkini.com - Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau kembali melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Tim Banggar DPRD Riau dalam kunker tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencontoh daerah yang berhasil dalam program perncanaan dan pelaksanaannya APBD.
Kunjungan kerja tim Banggar DPRD Riau ini disambut hangat oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta beserta anggota Dewan lainnya. Kunjungan Tim Banggar DPRD Provinsi Riau berlangsung, Selasa (19/07/16), selama tiga hari ke DPRD DKI Jakarta.
Kunjungan Tim Banggar DPRD Riau sebagai indikator kerja yang bakal diterapkan ke Provinsi Riau serta bahan masukan buat Pemerintah Provinsi Riau ke depanya. Selain itu, kunjungan tim Banggar dari DPRD Riau kali ini juga untuk menimalisir fungsi DPRD agar terakomodir.
Dalam kunjungannya, Tim Banggar DPRD Provinsi di pimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Riau, yakni Ir.Novywaldi Jusman, Manahara Manurung dan Sunaryo. Selain itu, kunkungan tersebut turut dihadiri oleh Tim Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya.
"Adapun poin yang dibahas terkait studi banding kita kali ini ke DPRD Provinsi DKI, terkait pola-pola pembiayaan APBD di DKI, tidak semua yang kita ambil apa yang diterapkan disana, tentu yang bersifat umum saja." Ucap Ir. H. Noviwaldy Jusman.
Noviwaldi Jusman juga menambahkan, pembiayaan tidak pada Pemerintahannya (Eksekutif) karena disana (DPRD Jakarta) bersifat khusus pada Pemerintahan bukan pada anggaran belanja modal hal ini tidak dapat di adopsi di Provinsi Riau.
"Walikota disana (Provinsi DKI Jakarta) mempunyai kewenangan khusus pada Gubernur DKI, itu saja bedanya dengan kita." Jelas Ir.H.Noviwaldy Jusman anggota DPRD Riau dari fraksi Demokrat.
Dalam moment itu, Tim Banggar DPRD Provinsi Riau yang disambut oleh sejumlah Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, yakni Taufik dan kawan-kawan. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, H. Sugianto.
Menurut H. Sugianto dalam partemuan itu, Tim Banggar DPRD DKI Jakarta banyak bercerita berbagai pengalaman, seperti hal nya tentang pungusulan APBD. Untuk itu Tim Banggar DPRD Riau berharap apa yang selama ini diperoleh dari Tim Banggar DPRD DKI kiranya untuk kedepanya bisa juga diakomodir oleh Pemprov Riau.
"Jadi kita pengen bagaimana fungsi kita itu diakui oleh mereka," sebutnya.
Dipaparkan H. Sugianto, meskipun antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta kerap berbeda pendapat, namun dirinya mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, hingga kini pokok pikiran DPRD DKI Jakarta selalu diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan pandangan anggota Banggar DPRD Riau, Pemprov Riau dalam hal ini bisa mencontoh, dan keselarasan dalam menjalan dan menyusun APBD bisa sejalan. Semua permasalah dalam menyusun anggaran adalah hal yang lumrah dan pada akhirnya sejalan demi kepentingan pembangunan dan masyarakat.
"Kalau mereka (DPRD DKI Jakarta), setiap hasil kunjungan kerja mereka sudah terakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkapnya.
Harapan H. Sugianto ini bisa diterapkan juga di Riau. Pemprov Riau diharapkan bisa seperti DKI Jakarta dan apa yang disampaikan oleh dewan dari hasil, baik kunker, studi banding dan reses hendaknya bisa ditampung.
"Makanya kita pengen tahu apakah mereka terakomodir, kan gitu," katanya, yang mengaku kagum dengan Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang selalu ribut, namun akhir satu tujuan dalam hal membangun daerahnya.
Meski begitu, dirinya menegaskan, Tim Banggar DPRD Provinsi Riau akan tetap memperjuangkan segala apirasi tersebut. Sebab, hal itu demi kepentingan dan kemajuan Bumi Lancang Kuning.
"Kita akan tetap memperjuangkan itu terus. Memperjuangkan bagaimana segala pokok pokok pikiran hasil reses supaya diakomodir," imbuhnya.
Untuk itu, Tim Banggar DPRD Provinsi Riau berharap agar Pemerintah Provinsi Riau agar mengakomodir aspirasi tersebut.
"Ya tentu nya kita berharap kepada Pemprov Riau agar aspirasi tersebut diakomodir, karena itu kan untuk masyarakat riau," harapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Ade Hertanto Komisi E. Dimana dalam kunjungan kerja tersebut untuk berdiskusi tentang pembahasan serapan APBD. "Terkait serapan anggaran," ujarnya.
Selain itu, dirinya membandingkan antara Pemprov Riau dan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, meskipun merupakan ibu kota khusus dan kerap berbeda pandapat, namun Pemprov DKI Jakarta selalu mengakomodir aspirasi dari pihak DPRD DKI Jakarta.
"Mengapa DPRD Riau tidak, walau pun DKI mempunyai kekhususan dibanding dengan kita," pungkasnya.
Untuk itu, Tim Banggar DPRD Provinsi Riau bakal memechingkan terkait hal itu. "Hal ini mesti kita dalami itu lah gunanya kita melakukan kunjungan kerja," ungkap Agus.
Menurutnya, hingga kini daya serapan APBD Provinsi Riau masih minim. Oleh karena itu, pihaknya lantas melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta.
"Riau ini masih minimnya serapan anggaran selanjutnya bagaimana di tahun akan datang dapat meningkatkan serapan anggaran," terangnya.
"Kita sudah mendapat surat penyusunan APBD Perubahan dan 2017 maka DPRD Riau melalui Banggar melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari penambahan dan masukan terkait tentang beberapa peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD nantinya," paparnya.
Sementara itu, Marwan Yohannes menyebutkan, kunjungan kerja ke Banggar DPRD DKI Jakarta tersebut merupakan program bersama tim Banggar DPRD Provinsi Riau. Adapun dalam kunjungan tersebut adalah untuk berkonsultasi tentang penyusunan APBD.
"Sehingga dia memenuhi ketentuan persyaratan dan dapat dilaksanakan," ujarnya.
"Salah satunya yang memang terus memperjuangkan aspirasi dan menjebolkan pokok pokok pikiran salah satu itu adalah DKI Jakarta," imbuhnya.
Adapun kunjungan kerja itu dilakukan ke kota yang berjulukan Metropolitan sebagai ibukota negara yang merupakan keinginan pendapat bersama.
Sebelumnya, kata politisi partai Gerindra ini, pimpinan DPRD Provinsi Riau sudah mengusulkan kunjungan kerja kerja itu ke DPRD DKI Jakarta. Namun meski begitu, pihaknya (Tim Banggar) jauh-jauh hari sudah berwacana akan melakukan kunjungan kerja ke Kota yang berjulukan Kota Metropolitan itu.
Marwan Yohanis, menjelaskan di gedung DPRD Riau bahwa tujuan tim Banggar DPRD Riau ke DPRD DKI Jakarta adalah saling berbagi (sharing) terkait dengan penyusunan anggaran.
"Yang kita pelu tanyakan mengenai bagaimana DPRD DKI Jakarta memasukan pokok pikiran anggota dewan kedalam APBD, sehingga dapat memenuhi persyaratan. " Ucap Marwan Yohanis Politisi partai Gerindra Riau tersebut.
"DKI Jakarta menjadi favorit kita dalam berkonsultasi sebelum pengusulan anggaran," katanya.
Dijelaskannya, meskipun pihak legislatif dan eksekutif Provinsi DKI Jakarta kerap berbeda pendapat, namun dirinya mengapresiasi sikap dari pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, tingkat pembangunan selalu terakomodir.
"Karena dalam situasi apa pun antara gubernur dan legislatif DKI Jakarta, mereka tetap satu soal pembangunan bersama," seruannya.
Dipaparkannya lagi, adapun terakomodir nya pembangunan itu lantaran adanya komunikasi antara kedua belah pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Sehingga tingkat pembangunan di kawasan itu tidak terbengkalai. "Misalnya pokok pokok pikiran itu bisa di tampung," tukasnya.
"Kalau memang mereka (eksekutif) tak mau mengakomodir, mereka serahkan palu ke eksekutif," katanya, pasca mendengarkan penjelasan dari pihak DPRD DKI Jakarta.
"Adapun poin yang dibahas terkait studi banding kita kali ini ke DPRD Provinsi DKI, terkait pola-pola pembiayaan APBD di DKI, tidak semua yang kita ambil apa yang diterapkan disana, tentu yang bersifat umum saja." Ucap Ir. H. Noviwaldy Jusman.
Noviwaldi Jusman juga menambahkan, pembiayaan tidak pada Pemerintahannya (Eksekutif) karena disana (DPRD Jakarta) bersifat khusus pada Pemerintahan bukan pada anggaran belanja modal hal ini tidak dapat di adopsi di Provinsi Riau.
"Walikota disana (Provinsi DKI Jakarta) mempunyai kewenangan khusus pada Gubernur DKI, itu saja bedanya dengan kita." Jelas Ir.H.Noviwaldy Jusman anggota DPRD Riau dari fraksi Demokrat.
Sementara DR. H. Ilyas HU, SH. MH menyampaikan yang mana juga anggota Banggar dalam kunjungan tersebut mengatakan, banyak hal positif di dapat selama kunjungan tersebut.
"Banyak yang kita dapati disana, tentu nanti yang baiknya akan kita implementasikan di Provinsi Riau, tapi tridak semua yang kita ambil dalam kujungan kerja tersebut, intinya apa yang bermanpaat untuk masyarakat Riau ituy yang akan kita terapkan nantinya," tutur Ilyas HU.
Sedangkan anggota Komisi C DPRD Riau Aherson, yang juga anggota DPRD Riau menjelaskan mekanisme Banggar sudah dijelaskan sesuai PP 16 tahun 2010.
"Banggarkan mekanismenya sudah jelas di PP 16 tahun 2010. Jelas aturan main serta sistem penganggarannya juga jelas," ujar Aherson.
Aherson juga mengatakan hal yang sama seperti yang dijelaskan Dedet bahwa penerapan penganggaran di DPRD Provinsi DKI Jakarta ada poin yang bisa ambil dan ada yang tidak.
"Yang tidak bisa kita ambil disana tidak ada Kabupaten/Kota, kewenangan disana ada di Provinsinya." Imbuh Aherson.
Politisi Demokrat itu mengatakan kewenangan ada pada Pemerintah Provinsi, karena walikotanya ditunjuk bukan dipilih sehingga pekerjaan seperti pekerjaan jalan setapak,dan drainase kecil bisa langsung dilaksanakan , sedangkan di Provinsi Riau tidak bisa, hal ini menyangkut kewenangan.
"Karena DKI Jakarta ada aturan khusus mengenai itu, di kita (Riau,red) ada kewenangan pada Kabupaten/Kota dan kewenangan di Provinsi. Nah yang seperti ini kita tidak bisa ikut, karena DKI tidak sama dengan kita kalau sistim anggarannya kita rasa sama, itu saja," terang Aherson.
Saat ini DPRD Riau sudah mendapat surat penyusunan APBD perubahan dan APBD tahun 2017.
"Jadi tujuan tim banggar DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari masukan terkait aturan aturan didalamnya." papar Aherson.
Pada kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta ini banyak hal-hal yang diskusikan. Hal ini diungkapkan oleh Ade Agus Hertanto, anggota Komisi E lainnya.
"Adanya masukan dan pembahasan terkait serapan anggaran, sepertinya banyak hal yang bisa dilakukan DPRD DKI. Mengapa DPRD Riau tidak bisa melakukannya? Walaupun DKI mempunyai kekhususan dibanding dengan kita," tanya Ade Agus Hertanto.
Lebih lanjut dikatakan Agus, DKI Jakarta bisa melakukan itu, tapi kita tidak. "Hal ini perlu kita di matchingkan, apa yang mereka lakukan, mengapa kita tidak bisa lakukan. Ini mesti kita dalami, itulah gunanya kita melakukan kunjungan kerja," ujar Ade.
Ade juga mengatakan bahwa setiap tahun pasti ada pembahasan serta aturan-aturan baru. Hal inilah yang perlu dicermati bersama oleh tim Banggar DPRD Riau.
Sampai saat ini, Provinsi Riau ini masih minim dalam penyerapan anggaran. Ade berharap pada tahun yang akan datang dapat di tingkatkan lagi dalam serapan anggaran.
"Kita sudah mendapat surat penyusunan APBD Perubahan dan APBD 2017 maka DPRD Riau melalui Banggar melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari penambahan dan masukan terkait tentang beberapa peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD nantinya," ulas Ade Agus Hartanto dari fraksi PKB.
"Dalam kunjungan kali ini, kita mencari serta menerima masukan sekaligus perbandingan, dimana DPRD DKI telah banyak melakukan banyak hal, sedang kita (DPRD Riau) belum banyak hal yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta," tutup Ade Agus Hartanto.[adv/hms]