Metroterkini.com - Kasus penyuapan yang melibatkan politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti bakal menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sejumlah menteri termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Pasalnya langkah Basuki yang menunjuk Amran Mustari sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku-Maluku Utara yang berujung pada kasus suap proyek di BPJN Malmalut menunjukan bahwa Basuki gagal menerjemahkan semangat revolusi mental di Kabinet kerja Jokowi-JK yakni mengangkat pejabat yang tidak bermasalah.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Fuad Bachmid pasca sehari kunjungan Presiden Jokowi di Ambon.
Menurutnya Menteri Basuki semenjak awal telah melakukan kecerobohan dengan menunjuk Amran Mustari sebagai Kepala BPJN Malmalut, padahal sebelumnya sudah ada permintaan dari pihaknya bahwa Amran tidak layak menjabat posisi tersebut
"Amran kerap dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai pejabat eselon di Pemprov Maluku Utara, bahkan kami sempat membeberkan sejumlah kasus kasus tersebut, akan tetapi Menteri PUPR seakan pura pura tidak tahu" ungkap Fuad Bachmid di Ambon, kemarin (5/4/16).
Bekas Ketua Presidium Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia Periode 2009-2011 itu mengatakan, pihaknya pernah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PUR untuk memprotes langkah menteri Basuki itu. Hingga akhirnya muncul kasus Damayanti, apalagi hal itu semakin menguatkan peran Amran Mustari dalam pusaran kasus tersebut.
Seperti dirilis sejumlah media, Pengadilan Tipikor Jakarta mengagendakan pembacaan dakwaan penyuap Damayanti, Abdul Khoir, karena Dalam surat dakwaan Khoir yang diperoleh terungkap sejumlah nama yang diduga ikut menikmati aliran suap. Antara lain Amran Mustary (kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional/BPJN IX, wilayah Maluku dan Maluku Utara), Andi Taufan Tiro (anggota Komisi V DPR dari PAN), dan Musa Zainuddin.
Terungkap dalam dakwaan itu, uang yang digelontorkan Khoir bernilai Rp 21,28 miliar dalam bentuk valas senilai SGD 1.674.039 dan USD 72.727. Itu uang untuk Amran, Andi Taufan, Musa, Damayanti, dan Budi Supriyanto (anggota Komisi V DPR asal Golkar). Saat ini para penerima suap yang telah menjadi tersangka hanya Damayanti dan Budi.
Untuk itu pihaknya mendesak Presiden Jokowi agar segera melakukan reshufle terhadap sejumlah menteri yang salah satunya adalah Menteri PUR karena dianggap gagal menerjemahkan platform revolusi mental Kabinet Jokowi-JK
"Menteri Basuki diduga sengaja mengangkat pejabat bermasalah, alasannya Basuki paham persis bahwa Amran Mustari pernah disoroti dengan sejumlah kasus akan tetapi masih diangkat sebagai Kepala BPJN Malmalut. Jabatanya sangat berpotensi akan melakukan kembali tindakan serupa di institusi yang berbeda apalagi kita sudah tahu persis bahwa BPJN adalah institusi strategis yang mengelola banyak anggaran berkaitan dengan infrastruktur Jalan dan Jembatan," tutur Fuad. [penulis: reza nuhuyanan]