Metroterkini.com – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, mengikuti rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 yang dilaksanakan secara virtual, bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada, Senin (20/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan fiskal daerah, khususnya dalam mengoptimalkan kemampuan keuangan guna memenuhi kebutuhan belanja wajib dan belanja minimum pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan pemaparan dari pemerintah pusat, Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yakni sebesar 6,79 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, sejumlah indikator pembangunan tetap menjadi perhatian bersama, di antaranya tingkat kemiskinan sebesar 8,12 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,61, serta prevalensi stunting sebesar 21,40 persen.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan kabupaten juga menjadi fokus pembenahan, dengan panjang jalan dalam kondisi memerlukan penanganan mencapai sekitar 1.875,41 kilometer atau 75,2 persen dari total jaringan jalan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Rokan Hulu memaparkan langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja wajib. Untuk sektor pendidikan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan sebesar 40 persen, serta pengendalian belanja pegawai yang diproyeksikan sebesar 30 persen pada tahun 2026.
Di sisi pendapatan daerah, Pemkab Rokan Hulu terus berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan. Beberapa capaian di antaranya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 73,17 persen, pajak rokok sebesar 79,05 persen, serta sektor tenaga kelistrikan sebesar 36,42 persen. Adapun penerimaan dari pajak air tanah masih terus didorong peningkatannya.
Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi unggulan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Rokan Hulu saat ini memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit yang berpotensi mendukung peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan hilirisasi sawit serta melibatkan Badan Usaha Milik Daerah sebagai mitra strategis guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Wakil Bupati.
Selain itu, Pemkab Rokan Hulu juga terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui program pembiayaan modal usaha tanpa bunga untuk pinjaman di bawah Rp5 juta, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
Melalui kegiatan asistensi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap memperoleh arahan dan dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah, memenuhi ketentuan belanja minimum, serta mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.[man]
