Metroterkini.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/5/2024).
Tampak Hadir Dalam Acara Musrenbangnas, Wakil Presiden (Wapres) RI, para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara, para Menko, para Menteri, seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Se Indonesia.
Dari Rokan Hulu Turut dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP, M.Si, secara daring diikuti oleh Kepala Bappeda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si.
Dalam Sambutannya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Sekarang ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, dimana Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa hingga saat ini.
"Kita tahu beberapa negara telah masuk pada resesi; Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju ke sana, menuju pada resesi. Oleh sebab itu, kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas." Ujarnya.
Jokowi menjelaskan saat ini semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar.
"Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi menambahkan, saat ini Pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan masuk ke tahunan, dan masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namun yang kurang hanyalah Sinkronisasi.
"Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci" pungkasnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan kepada kementerian, jika punya rencana agar dapat disampaikan ke daerah yang ingin kesempatan, jika daerah tersebut tidak menyanggupi bisa geser ke provinsi yang lain.
Orang Nomor satu di Indonesia Itu juga menerangkan bahwa Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 10 tahun telah membangun bendungan sebanyak 42 bendungan dan 60 bendungan lagi akan selesai pembangunan nya. Kemudian, jalan tol 2.049 km, jalan nasional 5.833 km selesai, pelabuhan baru 25, airport baru/bandara baru 25.
"Tapi, ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, ini kan utama, poros utamanya, terus disambungkan ke mana, sambungkan ke wilayah pariwisata, sambungkan ke wilayah perkebunan wilayah produktif, sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan, itu harusnya yang mengerjakan daerah" ingatnya.
Oleh sebab itu, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi programnya harus in line, harus se irama.
" Jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Kehilangan kita, akan kehilangan. Semuanya harus in line, semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengonversi sawah menjadi properti, enggak sinkron namanya. Jadi yang pertama tadi program harus in line" pesan Jokowi. kemudian lanjut Jokowi, yang kedua program harus berorientasi hasil, harus ada return ekonominya.
Oleh sebab itu, harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu di ecer-ecer kepada dinas, dinas, dinas semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas, enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen anggaran, semua diberi 10, 10, 10, 10, 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana" ujarnya.
Kemudian yang ketiga, program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan karena tepat sasaran.
"Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting puskesmas, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas ada, jangan bilang enggak ada loh. Ada, enggak ada hubungannya stunting sama pagar ada. Oleh sebab itu, saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat". Tutupnya.(Diskominfo Rohul)
