Metroterkini.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan atensi terhadap tingkat kemiskinan ekstrem di Riau. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Riau terdapat di Kabupaten Meranti.
Tito mengatakan, bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, harus dimulai dengan pendataan yang benar dan tidak asal - asalan dari kepala desa.
"Saya minta kepala daerah untuk menggerakkan Kepala Desa. Harus dimulai dengan data. Miskin ekstrem itu yang pendapatannya Rp 30 ribu per hari. Maka, harus dibuat data by name by address, dari kepala desa soal data itu," kata Mendagri menjawab pertanyaan CAKAPLAH.com, usai membuka Rakor bersama Gubernur, Bupati dan Camat, Lurah se-Riau, Selasa (8/11/2022).
Setelah didata, kata Tito, kemudian dilakukan musyawarah desa, dan ditentukan siapa saja yang akan dibantu dan masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Setelah itu, baru diintervensi dari dana desa, kabupaten, provinsi, dan dari pusat, yang akan membantu gotong royong masyarakat yang miskin ekstrem ini. Tapi akurasi data oleh kepala desa itu paling penting," katanya lagi menekankan.
Untuk diketahui, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (purchasing power parity), atau sekitar Rp28.500.
Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin ekstrem di Riau mencapai 147, 6 ribu jiwa.
Dengan rincian kabupaten yang paling tertinggi tingkat penduduk miskin ekstrem adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan 11,3 persen atau 21,11 ribu jiwa. Sementara terendah adalah Kota Dumai, dengan 0,52 persen, atau 1063 jiwa.
Sementara itu, sebagai yang daerahnya masuk dalam tingkat miskin ekstrem, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tidak terlihat hadir dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati/Walikota, serta lurah dan camat se-Provinsi Riau yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022). Bahkan Adil juga tidak mengirim perwakilan.
Usia Rakor, Mendagri Tito Karnavian saat mendengar laporan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tidak hadir saat itu, terlihat berang.
"Saya tidak tahu kenapa dia tidak hadir. Saya akan cek, dan saya akan minta Inspektorat Jenderal (Irjen) Pak Tomsi Tohir untuk mengecek kenapa dia tak hadir," tegas Mendagri, Selasa (8/11/2022) dengan nada keras.
Mendagri menegaskan, seharusnya Bupati Kepulauan Meranti hadir dalam rapat yang dipimpinnya, mengingat Mendagri merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," tegasnya.
Mendagri mengaku hingga saat ini belum tahu alasan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tidak hadir dalam Rakor tersebut.
"Kalau dia (Bupati Meranti) tidak hadir, seharusnya diwakilkan. Tapi saya Mendagri akan cek melalui Irjen nanti," pungkasnya. [**]
