Metroterkini.com - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti guru-guru di SMPN 30 Pekanbaru yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Pekanbaru agar meminta kepala sekolah terkait untuk diganti.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan perlu adanya tindakan evaluasi terhadap seluruh kepala sekolah apabila masih ada guru-guru yang melakukan demo.
"Ini dalam arti satu rentetan ya. Sudah beberapa kali kejadian seperti ini terjadi, berarti ada yang tidak sehat, ada yang tidak beres, ada yang tidak becus, dalam hal ini tentu berkaitan dengan perilaku," sebut Ruslan, Rabu (26/10/2022).
Untuk diketahui, guru-guru SMPN 30 Pekanbaru mendatangi Kantor Dinas Pendidikan pada Senin (24/10/2022) lalu, mereka meminta kepala sekolah untuk diganti, sebab mereka kecewa tidak adanya transparansi mengenai keuangan dan program sekolah.
Ruslan mengatakan bahwa saat ini, sudah saatnya dilakukan proses evaluasi terhadap kepala sekolah, agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang.
"Saya pikir sudah saatnya juga kepala sekolah dievaluasi. Ini kan punya negara ya, ada Undang- Undangnya. Semua dievaluasi, seluruhnya diasesmen, kan. Kita minta kepada dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan untuk mengasesmen," katanya.
Ia menambahkan bahwa, jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi, karena hal ini akan mengganggu kinerja guru. Sebab guru memiliki tugas untuk membangun, membina dan membentuk akhlak anak-anak sebagai pewaris masa depan.
"Jangan biarkan timbul seperti ini, nanti terganggu kinerja, di sana bukan untuk demo, tapi sekolah untuk membangun, membina, dan membentuk akhlak anak-anak kita yang mewarisi Republik ini," ujarnya.
Masih menurut Ruslan, dimasa sekarang ini harus ada sikap partisipatif, akomodatif, dan demokratis dalam melakukan tindakan untuk kebaikan bidang pendidikan.
Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk dapat memulai proses evaluasi seluruh kepala sekolah, terkait dengan kompetensi dan integritasnya sebagai seorang guru.
"Berikan dia (anak-anak) rasa nyaman, jangan sebentar-sebentar minta uang, sebentar-sebentar ditahan pula jasanya karena tidak ada bayar LKS. Ini aneh, kita tidak boleh biarkan seperti ini," tuturnya.
"Harus bersama-sama bergandengan tangan, hal-hal seperti ini harus dihentikan. Diberikan kepada orang yang lebih mencintai profesi itu. Menitipkan masa depan negeri ini kepada mereka, dengan orang-orang yang seperti ini, sangat tidak patut," tambahnya lagi.
Dengan berulangnya kejadian seperti ini, Ruslan mengatakan bahwa ada yang salah dari proses asesmen yang dilakukan.
"Iya berarti ada sesuatu yang salah, secara masif dan terstruktur. Tentu perlu diasesmen ulang, sesuai kompetensinya. Kalau perlu panggil psikolog-psikolog untuk menganalisa bagaimana karakter dari guru calon kepala sekolah," pungkasnya.[***]
