Metroterkini.com - Pasca pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Rokan Hulu (Rohul) beberapa hari yang lalu sontak membuat heboh warganet di Media Sosial (Medsos) Facebook. Pasalnya, pelantikan itu diduga ditungganggi kepentingan beberapa oknum pejabat teras di lingkungan Pemkab Rohul.
Seperti yang ditulis akun Facebook Hardizon Said Econ di status media sosial pribadinya " Sekda rasa bupati, tugas Sekda adalah meringankan tugas bupati bukan menambah masalah," tulisnya.
Hardizon yang akrab disapa Mak DH saat ditemui dikediamannya menduga adanya kelompok-kelompok dalam tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dikhawatirkan akan menghambat visi dan misi pembangunan Pemkab Rohul ke depan.
Sebab, berdasarkan keterangan dari beberapa kepala OPD pelantikan pejabat eselon III dan IV tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para OPD, seharusnya dikomunikasikan dengan OPD karena yang lebih tahu kebutuhan pegawai tersebut adalah dinas masing masing.
Parahnya lagi ada pejabat pemegang esselon III dan IV yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa kesalahan justru dinonjobkan alias tidak mendapat jabatan. Para pejabat yang dimutasi tanpa jabatan itu selama ini sudah mengabdi tanpa cacat dan juga tanpa ada kesalahan.
"Kan yang tahu kebutuhan untuk pejabat eselon III dan IV itu kepala OPD. Namun, sangat disayangkan justru tidak ada dikomunikasikan kepada OPD yang bersangkutan, berarti ada komunikasi tersumbat antara Sekda dan para OPD, sangat disesalkan bahkan pejabat yg dilantik meninggalkan posisi kosong di OPD asalnya, kekosongan jabatan ini akan menganggu kinerja OPD tersebut, ” tuturnya kepada metroterkini.com, Kamis (29/4/2022).
Buruknya komunikasi dan koordinasi itu, katanya, dikhawatirkan akan menjadi faktor penghambat roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Rohul ini.
Harusnya, kata Econ, sebagai Sekda yang notabene jabatan karir tertinggi di lingkungan ASN Pemkab Rohul apalagi baru menjabat, Zaki harusnya mampu merangkul dan bisa mengharmonisasi seluruh ASN di Rohul ini.
"Bahkan, sejak jadi Sekda definitif justru tersiar kabar bahwa ada kelompok-kelompok di lingkungan pejabat di lingkungan pemkab Rohul. Jika ini terus dibiarkan oleh Bupati Rohul dikhawatirkan akan menghambat kinerja Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Rohul k e depan, tegasnya.
Seharusnya, kata Econ lagi, Sekda tidak boleh bersifat Premodialisme dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin harus bertindak secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
" Kami meminta Bupati untuk menegur Sekda sekaligus membimbing dalam menjalankan tugasnya secara profesional, dalam bekerja jangan berjalan sendiri-sendiri dalam mengambil kebijakan," tutupnya.
Sementara itu Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki saat dihubungi melalui selulernya enggan menjawab konfirmasi wartawan.[man]
