Metroterkini.com - Setelah pelayanan program Bujang Kampung (Bupati Ngantor dan Bekerja dari Kampung) yang sukses menjangkau masyarakat di kampung - kampung, satu lagi inovasi pelayanan publik akan hadir di Kabupaten Siak.
Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun ini akan membangun MPP (Mall Pelayanan Publik), yang konsepnya mengadaptasi MPP milik Pemkab Badung Provinsi Bali di Kabupaten Siak. Rencana tersebut terungkap saat Bupati Siak Alfedri bersama Sekda Arfan Usman dan Kadiskes Toni Chandra, melakukan studi tiru ke MPP ke delapan di Indonesia, yang diresmikan oleh Menteri PAN-RB pada Tahun 2018 silam itu.
MPP Pemkab Badung yang akan di adaptasi oleh Pemkab Siak tersebut, merupakan unit pelayanan yang berhasil mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik administrasi kependudukan maupun perizinan berusaha baik secara online maupun offline. Selain itu MPP Kabupaten Badung didukung fasilitas dan infrastruktur pelayanan yang memberikan kenyamanan pada masyarakat yang berurusan dan representative bagi semua kalangan pemohon pelayanan.
“Kami mendapat informasi bahwa MPP di Kabupaten Badung merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanannya, termasuk disini sudah melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Tadi disampaikan Pak Kadis DPMPTSP Kabupaten Badung bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat MPP Kabupaten Badung saat ini mencapai nilai 93, tentunya pencapaian ini sangat baik” kata BUpati Siak Alfedri usai berkeliling melihat-lihat loket pelayanan yang ada di MPP Badung.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun ini berencana akan membangun MPP, untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang sudah ada pada saat ini, sehingga manfaatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan investor yang ingin menanamkan modal di Negeri Istana.
“Kami ingin melengkapi DPMPTSP Kabupaten Siak dengan membangun MPP yang mengadaptasi milik Pemerintah Kabupaten Badung, karena itu kami melakukan studi tiru kemari. Terutama terkait bagaimana mengintegrasikan pelayanan publik dari seluruh OPD dan Instansi Vertikal, BUMN dan Perbankan, sehingga betul-betul kehadiran Pemda itu dirasakan memberikan kemudahan kepada masyarakat” sebut Alfedri.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan yang menyambut kunjungan Studi Tiru Pemkab Siak menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Badung dibentuk pada Tahun 2018 silam dan membutuhkan waktu 13 bulan.
“Prosesnya dimulai dari koordinasi dan pemetaan instansi-instansi yang akan diajak bergabung di MPP, dan selanjutnya penyiapan kelembagaan dan SOP serta penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan SDM dan juga pengembangan inovasi. Terakhir tahapan Launching. Dari 13 bulan yang kami butuhkan untuk persiapan-persiapan tersebut, saat ini telah bergabung 28 instansi dengan jumlah layanan sebanyak 149 layanan. Semua sudah tersedia diMPP Kabupaten Badung,” jelas Made.
Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Badung menekankan pada komitmen memberikan pelayanan dari semua instansi yang langsung dirasakan masyarakat outputnya, artinya tidak hanya sebatas pelayanan konsultasi atau informasi.
“Oleh sebab itu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Badung dimulai dari penyiapan sarana prasarana infrastruktur, dan juga penyiapan aplikasi-aplikasi pendukung yang terintegrasi, yang semuanya dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk lebih mengoptimalkan peran dari MPP, berbagai inovasi juga terus kami kembangkan termasuk juga dari instansi-instansi yang bergabung,” jelas Made. [Ibrahim]
