Metroterkini.com - Sejumlah anggota Dewan Pengawas Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menemui Bupati Muhamad Adil untuk membicarakan kualitas dan mutu pendidikan, Rabu (22/12/2021).
Dalam pertemuan yang diadakan di Afifa Sport Center Jalan Banglas Selatpanjang itu, Bupati H. Adil mengingatkan peran dewan pengawas sekolah sangat menentukan dalam peningkatan mutu pendidikan dan sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia merasa saat ini mutu pendidikan di wilayahnya tidak dalam kondisi baik.
"Kondisinya semakin menurun, apalagi sejak Covid 19 ini. Maka dari itu saya mau tau kesalahannya itu di mana," kata bupati.
Untuk itu dia butuh masukan dan saran dari dewan pengawas sekolah di Meranti untuk mengetahui akar dari permasalahan tersebut.
"Apa salahnya di kepala dinas pendidikan, kepala sekolahnya atau pada gurunya," tanya Adil.
Menurutnya, sebagai kepala daerah yang diberikan amanah, dirinya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan program strategis Pemkab, menjadikan Meranti cerdas. Oleh karenanya, dia meminta kerjasama dari dewan pengawas sekolah untuk turut memberikan nilai sebagai bahan evaluasi bagi dirinya mengambil kebijakan terhadap kepala sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten.
"Tolong dinilai dan berikan rekomendasi. Kalau memang bagus katakan bagus, kalau jelek katakan jelek. Jangan ada unsur lain, mau dia kawan ataupun saudara," harap bupati.
Demi Kepulauan Meranti yang cerdas, menurutnya akan ada evaluasi terhadap kepala sekolah. Untuk mereka yang tidak berkompeten dan bermasalah akan dicopot lalu diberikan pelatihan kembali agar bisa bermutu dalam memimpin sekolah.
"Akan saya ganti semua yang bermasalah, agar ada perbaikan. Kita menargetkan pendidikan di Meranti masuk tiga besar di Riau," ungkapnya.
Lebih jauh diterangkannya, untuk kepala sekolah dan guru-guru berprestasi akan ada reward dari Pemkab Kepulauan Meranti. "Seperti program umrah gratis dan beasiswa S2," sebut Bupati Adil.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Rosita menambahkan kepada para kepala sekolah diminta untuk memperkuat data sekolah, Dapodik dan melengkapi dengan segera administrasi sebagai syarat permintaan anggaran untuk sekolah.
"Jangan sampai kepala sekolah yang sudah memegang sertifikasi merasa berada di atas singgasana dan merasa tidak tersentuh. Itu salah, semuanya bisa dievaluasi, jadi tidak usah main-main," ingatnya. [Prokopim]
