Metroterkini.com - Pandangan umum Fraksi Demokrat Kabupaten Siak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020.
Pandangan umum berlangsung, disampaikan Syamsurizal, S.Ag, dalam sidang paripurna bertempat di ruang Rapat DPRD Kabupaten Siak, Senin ( 13/6/21).
Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa sebagai bentuk transparansi dan akuntabalitas penyelenggara pemerintah maka sudah semestinya segala pengelolaan anggaran dan realisasi yang sudah di capai dalam satu tahun anggaran untuk di laporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan kepada DPRD sesuai amanat UU.
Sementara itu, terkait laporan yang disampaikan Bupati Siak Alfedri itu, ada beberapa catatan dan koreksian yang urgen yang akan disampaikan Fraksi Demokrat, yakni menyangkut hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Pada tahun anggaran 2020 hasil BUMD atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 67,474 milyar rupiah lebih dan terealisasi sebesar 66,886 milyar lebih atau 99,13% dari target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu hasil kekayaan daerah yang di pisahkan dianggarkan sebesar 73,977 milyar rupiah lebih .
"Artinya pada tahun anggaran 2020 terjadinya penurunan target dan capaian dari hasil BUMD yang di kelola oleh pemerintah daerah.Dari kondisi tersebut apa yang menjadi alasan mengapa terjadinya penurunan capaian dan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan pada tahun anggaran 2020. Demokrat minta supaya pemerintah menjelaskannya," kata Syamsurizal.
Demokrat menilai, BUMD yang dikelola itu, perlu dilakukan penyehatan bagi BUMD yang di rasa belum cukup mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
Demokrat berharap, keberadaan BUMD kedepan dapat menjadi pendorong beberapa program prioritas pemerintah dan sektor pembangunan. Dengan melakukan mana manajemen yang baik dan benar, sehingga dampak nya dapat di rasakan oleh masyarakat.
Fraksi Demokrat juga menanyakan terkait kebijakan belanja bantuan sosial Tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 58,968 Milyar rupiah lebih, di mana realisasinya sebesar 47,968 Milyar rupiah lebih atau 82,35 % dari anggaran yang telah ditetapkan .
Dalam hal itu, mengapa realisasi anggaran belanja tersebut kurang dimaksimalkan, padahal kita tahu dalam kondisi dilanda wabah Pandemi Covid-19 itu, kebutuhan -kebutuhan praktis sebetulnya sangat du butuhkan oleh masyarakat untuk menopang kehidupan ekonomi agar semakin baik.
Menurut Fraksi Demokrat, terkait Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Siak Tahun 2020 itu nantinya juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Tahun berikutnya sekaligus untuk menilai tingkat kemajuan sektor pembangunan yang sudah dicapai dan bagaimana solusi serta langkah yang akan di upayakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat roda pembangunan di daerah.
Fraksi Demokrat menginginkan dalam dalam pembahasan Ranperda itu kiranya dapat kita Fokuskan bagaimana jangkauan dari prioritas program yang sudah di sampaikakan oleh kepala daerah sebelum nya . Hal tersebut dimaksutkan untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Visi- misi kabupaten Siak .
Dikesempatan itu, Fraksi Demokrat sangat beharap , melalui Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab, Siak Tahun 2020 itu, hendaknya bisa memiliki komitmen yang sama untuk terus melakukan enovasi yang di butuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah,
Sedangkan saat ini, masih banyak persoalan -persoalan mendasar yang perlu kita diskusikan dan perlu di cafikqn solusinya bersama dan tentunya dengan fungsi kontrol yang telah di jalan kan dapat menambah kekuatan kita dalam merealisasikan kebijakan -kebijakan strategis kedepan.
Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan terkait Dana pendapatan Daerah dari Transfer Pemerintah pusat, yakni Dana Perimbangan pada Tahun anggaran 2020 setelah perubahan yang di anggarkan sebesar 1,425 Trilyun Rupiah lebih dan Realisasi sebesar 1,320 Trilyun Rupiah lebih atau sebesar 92,61% dari target yang telah di tetapkan,
Dimintanya penjelasan itu,agar pendapatan daerah dari sektor tersebut, tahun kedepan bisa mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.
Fraksi Demokrat mengapresiasi hasil kinerja maksimal pemerintah dari sektor pendapatan daerah, yakni untuk pajak, dan retribusi daerah, Transfer pemerintah lainnya dan transfer pemerintah propinsi .
Pendapatan daerah dari sektor tersebut telah mencapai 100% bahkan melebihi 100% . Untuk kedepannya Fraksi Demokrat mengharapkan hal tersebut dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali untuk pembangunan kabupaten siak sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan misi kepala daerah. [ibrahim]
