Metroterkini.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Riau tahun 2021 sampai triwulan I masih rendah. Bahkan terendah urutan kelima secara nasional.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, yang disampaikan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Ardian Noervianto terdapat lima provinsi yang realisasi APBD belanja terendah per 28 Mei, diantaranya Papua Barat realiasinya sebesar 5,56 persen, Kalimantan Barat sebesar 11,08 persen, Sulawesi Barat realisasi belanja 11,23 persen, Selawesi Selatan 13,09 persen dan Provinsi Riau 13,12 persen.
Kemudian provinsi dengan angka penyerapan belanja terbesar yakni Kalimantan Selatan dengan penyerapan sebesar 27,51 persen, Maluku 27,43 persen, Kalimantan Tengah 26,52 persen, dan Bengkulu 25,28 persen.
Terkait rendahnya realisasi belanja APBD Riau, Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita mengatakan, rendah realisasi APBD hampir semua dialami daerah. Karena saat ini ada perubahan sistem, dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
"Rasa-rasanya semua (daerah) hampir sama (kendala realisasi APBD). Kendalanya kan ada perubahan sistem dari pusat dan pergeseran anggaran. Hal-hal seperti itu jadi faktor juga," kata Evarefita, Selasa (1/5/2021).
Selain itu, lanjut Evarefita, rendahnya realisasi APBD karena banyak rekanan yang mengerjakan kegiatan Pemprov Riau tidak mengambil uang muka.
"Sekarang banyak lelang-lelang tidak mengambil uang muka sampai sekarang, tentu ini jadi salah satu faktor rendahnya realisasi belanja," terangnya.
Meski realisasi APBD rendah, tambah Evarefita, pihaknya optimis realisasi APBD akan meningkat. Sebab saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat tengah mengesa realisasi kegiatan.
"Sebetulnya realisasi tidak terlalu rendah-rendah kali lah, masih diangka 20 persen. Kita optimis realisasi akan naik, karena saat ini semua OPD sedang menggesa kegiatan. Dan OPD juga sedang kami dampingi melihat kendala-kendala terkait realisasi," katanya. [**]
