Metroterkini.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD beri tanggapan soal cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan, yang diajukan oleh Wakil Pesiden ke-12 RI Jusuf Kalla.
Menurut Mahfud, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis. Sebab, menurutnya laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya dalam siaran video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (14/2).
Lebih lanjut, Mahfud menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi...ngga apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," lanjutnya.
Laporan yang dimaksud dilakukan oleh putri JK, Musjwira Jusuf Kalla, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu (2/12).
Laporan ditujukan kepada Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaeandan Rudi S. Kamri terkait dengan kicauannya yang menuding bahwaJusuf Kalla(JK) terlibat dalam kepulangan pimpinan FPIRizieq Shihabke Indonesia.
Ferdinand, melalui cuitannya mengunggah tiga istilah untuk menyamarkan nama tokoh yakni Caplin, Presiden, dan Si Asu Pemilik Bus Edan.
Awalnya, dia mengakui kehebatan tokoh Caplin yang membawa uang sekoper untuk membereskan semua urusan di Arab Saudi. Menurut Ferdinand, langkah itu dilakukan Caplin untuk melancarkan agenda politik pada 2022 dan 2024.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut sejak zaman JK menjadi Wakil Presiden menurutnya menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema.
Lihat juga: Polisi Selidiki Laporan Putri JK soal Ferdinand Kicau Chaplin
Disebut dilema lantaran, jika kritik ditindak maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi," jelas Mahfud lagi.
Ia lantas mengingatkan di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan dalam pertimbangan kebijakan."
Mahfud juga meluruskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi kalau pemerintah terbukat terhadap kritk adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah.
Sebab, Mahfud mengakui pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik. Sehingga, silahkan menurutnya pemerinthan Jokowi terbuka terhadap kritik jika memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan. [**]
