Metroterkini.com - Aparat penegah hukum diminta menghentikan segala bentuk aktifitas tanpa izin di areal kawasan hutan yang melintasi Dusun Talang Tanjung Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu Riau, termasuk di wilayah Desa Sipang Kecamatan Batang Cenaku.
Pasalnya, ribuan hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit secara Ilegal. Sayangnya, melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, belum ada aksi terkait dugaan perambahan yang diduga dilakukan Koperasi Ronatama, yang berkantor di Provinsi Jambi.
Di areal kawasan hutan yang pernah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri (PN) Rengat Indragiri Hulu Riau, investor inisial Saibun Sinaga yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan No.01/DPO/PPNS-DLHK/IX/2017 itu, diduga belum berhasil ditangkap aparat Penagak hukum.
Menurut Hasudungan Gultom salah satu praktisi huku asal Universitas Jambi, Selasa (11/2/2020), menyampaikan Saibun Sinaga selaku pemilik ditetapkan DPO oleh KLHK Proviinsi Riau dan ditanda tangani Kepala Seksi Penegakan Hukum, Agus Suryoko, SH. MH selaku penyidik saat itu.
SN selaku tersangka melakukan pelanggaran pasal 36 hurup d UU Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan kawasan hingga ribuan hektar masuk dalam HPT berdasarkan hasil melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang menjadi objek perkara areal tersebut, seharusnya di eksekusi untuk kembali pada negara.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dodi Irawan juga menanggapi persoalan tersebut. Ia mengatakan, seharusnya tidak terjadi pembiaran dari instansi terkait. "Jika pengolahan lahan perkebunan tidak memiliki izin, apalagi itu di areal kawasan. Artinya perlu ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, apalagi areal dimaksud pernah menjadi objek perkara yang harus dihentikan pemerintah," pungkas. [Fras]
