Metroterkini.com - Setelah menurunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Perkebunan Ilegal di beberapa daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja tim di lapangan.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai pimpin rapat evaluasi hasil kegiatan Satgas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan Secara Ilegal, Rabu (4/12/2019) mengatakan, tim Satgas belum banyak menemukan perusahaan perkebunan yang melanggar aturan.
"Belum banyak lagi (laporan satgas). Sabarlah dulu," kata mantan Bupati Siak dua periode ini.
Begitu ditanya berapa banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi Tim satgas, Syamsuar tidak menjelaskan berapa jumlah dan apa saja perusahaannya, namun diakuinya ada sekitar 10 perusahaan.
"Nanti kita ekspos. Sekitar itulah (10 perusahaan, red)," ungkapnya.
Gubri mengatakan pihaknya akan melakukan rapat lanjutan terkait penertiban kebun ilegal di Riau itu. Sebab saat rapat evaluasi awal tidak semua tim terpadu hadir, seperti BPN Riau dan Dirjen Pajak.
"Belum semua tim terpadu hadir tadi. Sabarlah dulu, nanti kalau sudah lengkap kita ekspos," janjinya.
Dalam rapat itu hadir Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang juga Ketua Tim Satgas Terpadu Perkebunan Ilegal, Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, perwakilan Polda Riau, Kadis LHK Riau Ervin Rizaldy, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger dan lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Satgas Terpadu Perkebunan Ilegal telah menurunkan tim di lima daerah untuk melakukan penyelidikan dan investigasi. Lima daerah itu Rohul, Kampar, Inhu, Pelalawan dan Kuansing. [***]
