Metroterkini.com - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Mahasiswa Halmahera Selatan (Gemas) menggelar unjuk rasa di depan Polres Halsel atas tindakan penembakan mahasiswa (Aktivis) Unversitas Halileo Kendari beberapa hari lalu.
Gemas dalam aksi tersebut juga menolak dengan adanya revisi UU RKUHP oleh DPR-RI, UU Pertanahan, dan UU lainnya yang dianggap tidak pro terhadap rakyat
“Kami dengan tegas meminta kepada pihak kepolisian atas tindakan yang tidak manusiawi diberlakukan pada teman kami mahasiswa UHO saat dirinya (Randi) khendak mengikuti aksi beberapa waktu lalu di Kota Kendari," tegas Ketum PMII cabang Halsel Muhlis Usman, kepada media ini usai menyampaikan orasinya di depan Polres Halsel, Senin (30/09/19).
Lanjut Muhlis, aksi ini selain dari mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas palaku penembakan oleh kawan kita di Kota Kendari, kami juga dengan tegas menolak adanya UU RKUHP, UU pertanahan dan juga UU Lainnya yang memang menurut kami sangat tidak pro sama sekali terhadap Rakyat.
Muhlis juga menambahkan bahwa, NKRI adalah negara hukum, secara pengertian hukum dibuat oleh Negara yang sifatnya memaksa, mengikat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, namun seiring dengan kondisi negara pada saat ini diwarnai dengan adanya perkembangan Isu Nasional (IN) yang kini menjadi komsumsi publik. Revisi RUU KUHP, UU Ketenagakerjaan dan UU Pertanahan telah menjadi polemik dan diperbincangan oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini membuktikan demokrasi tekah mati di tangan DPR itu sendiri
“Belum lagi ditambah soal BPJS, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ditanah Papua dan kebakaran hutan di tanah Kalimantan yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah,“ tambahnya. [fadli]
