Metroterkini.com - Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pengelolaan Data dan Informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Imelda Rosa, SH, menyampaikan SPPT PBB-P2 Kecamatan Bengkalis tahun 2019 kepada Ketua RT, RW dan petugas PBB se-Kecamatan Bengkalis, Selasa (2/4/19).
Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) itu digelar di aula Kantor Camat Bengkalis.
Selain memaparkan tentang tatacara penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat, Imelada juga menjelaskan hak (jasa) Ketua RT dan RW serta petugas PBB yang bekerja di desa.
Dalam acara yang dibuka Sekcam Bengkalis, Rafli Kurniawan itu, pihak desa juga mempertanyakan tentang pengembalian PBB yang telah dipungut dari masyarakat.
"Masyarakat tak keberatan bayar pajak (PBB), tapi saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah tak ada," kata salah seorang peserta mengapa masyarakat tak taat bayar PBB.
Menanggapi pertanyan itu, Imelda mengatakan, bahwa pajak bumi dan bangunan yang ditarik dari masyarakat, dikembalikan melalui desa. Dana itu dipergunakan untuk pembangunan di desa.
Untuk itu, peran pajak dan PBB sangat penting dalam pembangunan tidak terkecuali di Kecamatan Bengkalis.
Imelda mengungkapkan, pada tahun 2018 lalu, dari target Rp2.414.000.000,00 terealisasi hanya Rp804.414.000,00.
Rendahnya realisasi karena pihak Bapenda masih menata objek PBB-P2. Kewengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis memungut PBB-P2 diberikan tahun 2018, yang sebelumnya merupakan kewenangan Kantor Pajak Pratama Bengkalis. Sementara data yang dimiliki Kantor Pajak Pratama merupakan data lama, dan tidak sesuai lagi dengan kondisi objek pajak saat ini.
Selain ada objek pada yang sudah berpindah kepemilikan, ada juga objek pajak yang sudah hilang. Disamping itu, terjadinya pemekaran kecamatan dan desa harus juga diikuti dengan perubahan data objek pajak.
"Selain berpindah kepelikan, di Desa Muntai, objeknya hilang karena abrasi akibat gelombang laut," ujar Imelda dihadapan puluhan peserta. [rudi]
