Metroterkini.com - Program pembangunan 2018 Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (dinas dan badan dan kantor), berjalan berlahan.
Melambatnya pembangunan tidak terlepas dari rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemda Bengkalis. Rasionalisasi harus dilakukan karena terjadinya tunda bayar dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan berbagai kendalah dalam keuangan. Kondisi ini membuat program yang telah dibuat OPD harus ditata ulang.
Sebuah sumber menyebutkan, sampai awal September ini rasionalisasi anggaran APBD 2018 masih belum tuntas. Akibatnya organisasi perangkat daerah (OPD) ragu untuk melelang paket proyek yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Tentang belum tuntasnya rasionaisasi diakui oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Bambang Irawan kepada metroterkini.com beberapa hari lalu.
Menurut Bambang, sampai per 31 Juli 2018 lalu, progres belanja langsung (BL) pisik baru sebesar 33,28 persen dengan realisasi keuangan 25,41 persen atau senilai Rp658.933.750.483,-.
Realisasi Rp658.933.750.483,- dari pagu murni BL Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 sebesar Rp2,59 triliun dari total ABPD 2018 RP3,9 triliun.
Selain pisik, ungkap Bambang, biaya perjalanan dinas termasuk dalam anggaran belanja langsung. Sementara gaji dan tunjangan pegawai masuk dalam anggaran belanja tidak langsung (BTL).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, ada OPD yang serapannya anggarannya cukup tinggi, tapi anggaran belanka langsungnya kecil.
Sedangkan OPD yang memiliki balanja langsung besar adalah Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Perkim.
"Contoh Dinas Dukcapil, bobotnya (serapannya) tinggi, tapi anggaran belanja langsungnya hanya 0,30 persen dari total belanja langsung APBD," kata Bambang.
Sementara Dinas PUPR memilik belanja langsung 33 persen dari Rp2,59 triliun total belanja langsung APBD 2018.
Sedangkan Dinas Tenaga Kerja memiliki anggaran belanja langsung Rp9 miliar, sudah terserap 40,77 persen atau sebesar Rp2 miliar.
Sementara Dinas Pendidikan dari Rp297 miliar belanja langsung terealisasi 39,97 persen atau Rp47 miliar.
"Kalau diukur persentase Dinas PU (PUPR) serapannya masih kecil dibanding Dukcapil. Tapi, anggaran belanja langsung Dinas PUPR 33 persen dari total belanja langsung APBD 2018," pungkas Bambang. [rudi]
