Metroterkini.com - Sebanyak 34 orang mahasiswa diamankan aparat kepolisian dari halaman depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Selasa (4/9/2018) siang.
Diduga, 34 mahasiswa ini ada kaitannya dengan aksi gerakan Papua Merdeka karena menyebarkan selebaran kegiatan United Liberation Movement For West Papua (ULMFWP) kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial ataupun membagikannya di jalan-jalan.
Diketahui, isi selebaran ULMFWP itu menyerukan agar pelajar dan pegawai serta masyarakat meliburkan diri dan ikut berkumpul untuk aksi damai menyerukan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav Robby Urbinas mengungkapkan, mereka diamankan lantaran ketahuan melakukan aksi atas tindak lanjut dari selebaran yang disebar oleh ULMFWP di berbagai media sosial beberapa hari terakhir ini.
“Saat ini oleh penyidik tengah melakukan klarifikasi terhadap 34 orang yang kita amankan itu. Walaupun kegiatannya dilakukan di dalam kampus, akan tetapi tujuannya sudah jelas tidak menjaga keutuhan negara kita, apalagi tidak masuk dalam agenda resmi universitas. Itu sebabnya kami melakukan pembubaran dan mengamankan mereka untuk dimintai klarifikasinya,” ungkap Gustav di Mapolres Jayapura Kota, Selasa malam.
Gustav menegaskan, kepolisian akan memintai keterangan dari pihak kampus USTJ terkait kegiatan yang dimaksud. Apalagi, mereka ini diamankan di halaman Kampus USTJ dan Dok IX, yang akhirnya dibubarkan aparat kepolisian dengan cara-cara humanis dan terukur.
Ia menyebutkan, adapun barang bukti yang diamankan aparat kepolisian berupa pengeras suara serta spanduk berisi ucapan terima kasih kepada Vanuatu dan Solomon (untuk dukungannya kepada West Papua), persis kaitannya denga isi selebaran itu.
“Ini semuanya mahasiswa. Itu sebabnya kami akan minta klarifikasi kepada pihak kampus. Bagaimana ada orang di luar kampus bisa membuat kegiatan di area kampus atau kalau kegiatannya resmi dalam agenda kampus, kami kepolisian tidak akan masuk ke lingkungan kampus. Kenapa saya masuk? Karena arah kegiatannya tidak menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya. [kompas]
