Metroterkini.com - Program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) tidak hanya disalurkan oleh bank-bank umum. KUR pun disalurkan kepada masyarakat oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance dan bank pembangunan daerah (BPD).
Saat ini sudah ada sekira 16 BPD yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut bisa ditambah.
"Saat ini jumlah BPD masih belum bertambah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (20/1/2017).
Muliaman menuturkan, pihaknya mendorong lebih banyak BPD berperan sebagai penyalur KUR. Akan tetapi, syaratnya adakah BPD tersebut bisa memperbaiki tingkat kesehatannya dan memastikan bahwa KUR bisa terserap dan disalurkan dengan baik sekaligus tepat sasaran.
"Kita juga mendorong BPD ikut (menyalurkan KUR), cuma tantangannya harus bisa merealisasikan bahwa kredit ini juga (disalurkan) ke sektor produktif," ungkap Muliaman.
Saat ini, BPD yang sudah menjadi penyalur KUR adalah BPD Nusa Tenggara Timur (NTT), BPD Kalimantan Barat, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Kalimantan Selatan, BPD Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, serta BPD Jambi.
Selain itu, ada pula BPD Bali, Bank Jateng, BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Bank Jatim, BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan Kepulauan Riau, Bank NTB, Bank Sumselbabel, dan Bank Lampung.
Muliaman menuturkan, sebagian besar KUR disalurkan oleh perbankan, yakni 90 persen. Adapun sisanya disalurkan oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance. [mer]
