Metroterkini.com - Kebetangkatan 241 orang apratur desa dari Kabupaten Kampar Riau ke Bali, yang diduga didanai dari ADD terus mendapat sorotan. Sebab ADD selama ini diperuntukan untuk pembangunan desa, bukan untuk jalan-jalan yang berdalih Bimtek. Sejauh ini belum diperoleh keterangan dari pihak terkait dasar Bimtek yang menggunakan ADD.
Kejari Bangkinang melalui Kasidatun Agung Irawan, Selasa (1/11/2016) di kantornya, menjelaskan, keberangkatan mereka ke Bali seperti diberitakan metroterkini.com. Menurutnya sepanjang aturan tidak dilanggar hal itu boleh-boleh saja.
"Ya kalau itu tidak ada aturannya dalam juklak penggunaan dana desa itu bisa bahaya," katanya.
Keberangkatan Sekdes dan rombongan ke Bali yang menggunakan ADD, jika ada pelanggaran nantinya, bisa dikenakan sanksi administrasi bahkan bisa sampai ranah korupsi.
"Kita lihat dulu juklat tekhniknya bagaimana," tambahnya.
Ditempat terpisah kepala BPMP Desa Kabupaten Kampar, Surya Budi saat dihubungin metroterkini.com yang mengaku sedang berada di Bali, mengaku keberangkatan Sekdes Kampar ke Bali tidak ada masalah dan melanggar aturan. Padahal mereka (Sekdes) berangkat menggunakan ADD.
"Utu kan mereka (Sekdes) yang usulkan keberangkatannya ke Bali," ungkap Budi.
Menurut Budi, mereka juga sebagai warga Negara Indonesia, tidak ada salahnya mereka (Sekdes) melihat budaya Bali.
Saat ditanya apa kaitannya dengan Bimtek dengan melihat Budaya Bali? Surya Budi malah mengaku, orang luar saja datang ke Bali apalagi orang Indonesia sendiri.
Apa yang disampaikan Surya Budi seperti tidak relevan dengan kenyataan, karena penggunaan ADD hanya bisa digunakan untuk pembengunan desa, bukan untuk jalan-jalan aparat desa dan melihat budaya Bali yang dikenal sebagai daerah wisata.
"Jika adanya masyarakat yang tidak terima keberangkatan Sekdes melihat budaya Bali ini, itukan hanya sebagian saja. Saya juga kan masyarakat kampar," tutup yang merasa tidak berdosa memboyong aparat desa ke Bali yang diduga menggunakan ADD. [ali]
