Anggota DPRD Riau Minta Komnas HAM Turun ke Meranti

Anggota DPRD Riau Minta Komnas HAM Turun ke Meranti

Metroterkini.com - Menyikapi adanya korban tewas dari masyarakat akibat bentrok dengan kepolisian di Kabupaten Meranti, salah seorang anggota DPRD Riau, Dapil Meranti, H. Muhammad Adil, selain menyayangkan pertikaian yang terjadi di Meranti, kemarin. Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun ke Meranti karena menyangsikan jika kasusnya hanya ditangani polisi. 

"Aksi kemarin jelas sangat kita sayangkan. Kita minta Komnas HAM untuk segera turun ke Meranti, karena ada dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan ini," kata Muhammad Adil, Jumat (26/08/16). 

H. Muhammad Adil yang juga mantan anggota DPRD Meranti ini mengkritisi aksi aparat kepolisian dalam persoalan ini. Berawal dari meninggalnya Apri Adi Pratama atau Adi, tersangka pembunuh Brigadir Adil S Tambunan yang tewas diduga akibat tindakan brutal aparat. Kemudian meninggalnya Isnadi, warga yang diduga tewas akibat kepalanya tertembak saat penyerangan Mapolres Meranti. 

"Kalau Adi itu bersalah, tangkap dia dan beri hukuman terhadapnya, tidak mesti harus seperti itu, kesannya aparat main hakim sendiri. Info yang saya dapat, Adi tu meninggal karena adanya dugaan tindakan brutal aparat," ungkapnya. 

Kemudian untuk Isnadi, menurutnya aparat tidak boleh melakukan tindakan anarkis hingga berujung kepada meninggalnya salah seorang warga. Di zaman reformasi seperti saat ini, aparat kepolisian mesti melayani masyarakat dengan baik. 

"Saya dapat informasi, masyarakat itu hanya menggunakan batu saat aksi di Mapolres Meranti, seharusnya aparat tidak membalasnya dengan tembakan atau senjata api, tapi dengan cara lain yang tidak menimbulkan korban jiwa," sebutnya. 

Terakhir ia berharap supaya oknum aparat kepolisian yang diduga main anarkis saat pertikaian berlangsung, agar segera diberikan sanksi. Aparat kepolisian diminta untuk melaksanakan tugas sesuai degan Prosedur Tetap (Protap) yang ada. 

"Hukum harus ditegakkan dalam persoalan ini, kalau mayarakat yang bersalah, hukum dan berikan sanksi, begitu juga dengan oknum aparat kepolisian, hukum tidak boleh tebang pilih," tutup politisi Hanura ini seperti dilansir dari riauterkini. [***]

Berita Lainnya

Index