Metroterkini.com - Takbir keliling diusulkan jadi even resmi daerah. Tujuannya agar takbir keliling terkoordinir dan bisa berlangsung dengan tertib serta aman.
Menurut anggota DPD RI perwakilan Jakarta, Fahira Idris, alasan utama beberapa kepala daerah dan pihak kepolisian mengimbau agar tidak melaksanaan takbir keliling adalah alasan keamanan terutama takut terjadi bentrok atau tawuran, padahal kalau dijadikan even resmi daerah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini bisa diminimalisir.
"Dijadikan even resmi daerah sehingga ada manajemennya. Jadi even takbiran keliling ini dikelola pemda dengan melibatkan organisasi masyarakat, pengurus masjid, pihak kepolisian dan lainnya. Jika ada yg menggelar takbir keliling diluar even ini ditindak tegas karena tidak resmi. Takbir keliling ini kan kegiatan positif, harusnya pemerintah daerah fasilitasi warganya," tukas Fahira di Jakarta (5/7/16).
Menurut Fahira, terjadinya satu dua kasus pelanggaran atau tawuran saat takbir keliling karena memang di daerah yang bersangkutan pawai keliling yang sudah jadi tradisi tidak dimanajemen sehingga warga berinisiatif menggelar takbir keliling secara berkelompok sehingga tidak hanya kerap melanggar lalu lintas tetapi juga berujung bentrokan.
"Jika pawai-pawai seni budaya, bisa dimanajemen dengan baik oleh banyak pemerintah daerah bahkan hingga mengalokasikan anggaran daerah, kenapa pawai keagamaan yang banyak mengandung nilai positif seperti takbir keliling tidak diperlakukan sama," tukas Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Fahira berharap di tahun-tahun mendatang semakin banyak kepala daerah yang semakin bijak dalam menyikapi tradisi takbir keliling sebagai salah satu cara umat Islam merayakan kemenangan.
"Ini kan hanya soal niat dan kemampuan manejerial. Kepala daerah yang berniat menyulurkan antusias warganya melaksanakan takbir keliling akan mengerahkan semua sumber dayanya agar perayaan ini bisa berlangsung khidmat, bermakna, tertib dan aman. Tetapi yang tidak punya niat, pasti lebih memilih keluarkan imbauan," ujar Fahira. [detik]
