Metroterkini.com - Badan Kepegawaian Daerah Rokan Hulu berencana akan melakukan pendataan dan evaluasi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer untuk mengoptimalkan anggaran melalui APBD Rohul. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohul Fajar Shidqy mengaku pihaknya hanya menjalankan Kebijakan pemimpin.
Saat disinggung tentang pengurangan kuota tenaga honorer di Pemkab Rohul, Fajar mengarakan, "Terkait ada atau tidaknya pengurangan Honorer tersebut, bukan menjadi haknya, itu merupakan kebijakan dari pimpinan. Tugas BKD hanya menjalankan saja," jelasnya, Minggu (22/5/16).
Ia juga menambahkan, saat ini pihaknya sedang menjalankan instruksi dari Bupati Rohul H. Suparman, S.Sos, M.Si, untuk melakukan pendataan seluruh pegawai Pemerintah Daerah, baik PNS maupun tenaga Honorer.
Lebih lanjut dijelaskannya, sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Bupati Rohul tertanggal 4 Mei 2016, lalu, pihaknya telah mengirimkan Surat keseluruh Satuan Kerja (Satker) yang ada di Rohul, untuk melaporkan Jumlah PNS dan Honorer.
Fajar mengungkapkan, Pelaporan jumlah pegawai baik Honorer maupun PNS yang ada di masing-masing Satker tersebut, dilaporkan harus berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada di Satker, terhitung per Desember 2015.
"Surat sudah kami layangkan kepada seluruh Satker, untuk itu kita berharap Satker yang ada di Rohul untuk sesegera mungkin melaporkannya, bisa lebih cepat tentu lebih baik," imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, jika data pegawai sesuai Anjab dan ABK sudah terkumpul secara keseluruhan, akan langsung di laporkan kepada Bupati, untuk diambil kebijakan lebih lanjut.
Fajar menjelaskan, Jumlah PNS dan tenaga Honorer di lingkungan Pemkab Rohul ada 9.544 orang, diantaranya 6.432 PNS dan sisanya sekitar 3112 orang adalah Honorer, itu hasil rekab data terakhir Februari 2016 lalu.
Sebelumnya, Bupati Rohul Suparman menuturkan, pihaknya akan melakukan Evaluasi pegawai Honorer dan PNS pemkab Rohul, guna mengoptimalkan anggaran daerah yang bersumber dari APBD.
"Cara kita melakukan evaluasi Pegawai tersebut dengan memberikan beban kerja terhadap Pegawai, dengan begitu kita dapat menilai bagaimana kinerja pegawai Pemkab Rohul," tuturnya.
Menurutnya, pegawai Pemkab Rohul harus segera dievaluasi demi meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih anggaran Pemkab Rohul saat ini terbatas.
Diakuinya, konsolidasi Aparatur itu merupakan salah satu programnya, dimana setiap PNS dan honorer yang digaji oleh rakyat harus jelas tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewajibanya.
"Kita khawatir jumlah honorer yang bisa dibilang banyak tersebut tidak bekerja, dan PNS karena honorernya banyak juga tidak bekerja, untuk itulah kita lakukan evaluasi," pungkasnya.[man]
