Metroterkini.com - Komitmen Presiden Joko Widodo yang sejalan dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, tentang rencananya membatalkan perda bermasalah di daerah dapat apresiasi. Sebab, setiap bulan akan ada 3.000 perda bermasalah yang dibatalkan.
"Pernyataan dua pejabat negara tersebut menarik untuk diperhatikan karena akan berdampak hebat bagi perekonomian di tingkat lokal," kata pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Leo Agustino, Sabtu (30/4).
Menurut Leo, daerah keliru memahami otonomi daerah. Dalam cara pandang mereka, tingkat keberhasilan otonomi bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini pemerintah daerah melakukan pelbagai cara meningkatkan PAD. Salah satunya memformulasi peraturan daerah yang tanpa mereka sadari justru menghambat investasi.
Ribuan Perda bermasalah selama ini dinilai menghambat investasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. "Oleh karena itu, pernyataan Presiden Jokowi, termasuk Mendagri di dalamnya, membawa angin segar bagi pelaku usaha, kendati di sisi lain memberikan tantangan pada pemerintah daerah untuk berinovasi secara cerdas guna mengganti sumber pendapatan daerah mereka yang akan dibatalkan pemerintah pusat," ujar Leo. [**]
