Metroterkini.com - Wakil Bupati Bengkalis H Muhammad membuka pelatihan pendamping desa bidang ekonomi, di Gedung Daerah Laksamana Raja Dilaut, Kamis (21/4/16).
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari (Sampai 23 April) diikuti 112 orang peserta, itu dilaksanakan di dua hotel, Hotel Pantai Marina dan Hotel Horizon.
Dalam sambutannya Muhammad mengatakan, pendamping desa bidang ekonomi harus melaksanakan tata kelola dana desa dengan baik. Serta pemanfaatannya harus efektif dan akuntabel.
Kepada seluruh tenaga pendamping desa/kelurahan Wabup berharap agar bena-benar dapat membantu pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa sebaiknya-baiknya, efektif dan akuntabel.
"Setiap rupiah dana desa, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Harus diarahkan supaya dipergunakan secara transparan," kata Muhammad.
Pemanfaatannya mestilah tepat guna, berdaya dan berhasil guna. Perencanaannya sejak awal, mesti diketahui masyarakat. Tidak ada yang boleh dibunyikan. Pemdes haru menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Muhammad mengingatkan pemerintah desa dan pendamping desa agar memasukkan tata kelola dana desa sebagai salah satu butir upaya pencegahan KKN terintegrasi yang dicanangkan KPK.
Muhammad kembali mengingatkan, saat ini bukan hanya tenaga pendamping desa yang ada di desa, tetapi juga KPK pun sudah "masuk desa".
Namun demikian, kita tidak perlu takut, jika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap tenaga pendamping desa dilakukan secara profesional, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga berharap peserta pelatihan dapat mengembangkan materi-materi yang diperoleh dari narasumber dalam bertugas nanti.
“Kami juga meminta peserta pelatihan ini dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan semua pihak dalam mengawal semua kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.
Selain itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Bengkalis selaku penanggungjawab program juga merekrut dan menempatkan 1 orang sebagai koordinator kabupaten dan masing-masing 1 orang disetiap kecamatan.[rdi]
