Metroterkini.com - Wakil DPR RI Fahri Hamzah melakukan pertemuan secara tertutup dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Kantor Gubernur Riau, terkait nasib venue PON yang terbengkalai.
Fahri ingin Pemerintah Provinsi Riau harus segera melakukan koordinasi dengan penegak hukum terkait kasus pembangunan venue PON di Riau. Supaya masalah ini pasti dan Pemerintah bisa promosi kembali, bahwa Riau siap menjadi tempat bagi even olahraga.
Dia memberi contoh pada kasus Hambalang, pejabat terima suap hanya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Tapi justru pembangunan yang "mangkrak" itu sampai Rp 2,5 triliun.
"Kita sibuk dengan sensasi 1 miliar rupiah, tapi lupa bahwa kerugian negara justru lebih besar. Kasus serupa juga terjadi pada pembangunan venue PON di Riau. Dan ditinggalkan begitu saja," ujar Fahri.
Dia meminta aparatur penegak hukum bisa lebih berkoordinasi lebih serius dengan Pemerintah Pusat jika pembangunan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, jika proses pembangunan venue PON itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.
Jikapun ada proses hukum dalam pembangunan itu tetap dipersilahkan untuk dilanjutkan. Namun demikian semua pembangunan itu tidak boleh berhenti. "Terlalu banyak mangkrak di republik ini," sambungnya.
Terkait soal penyelesaian sejumlah venue PON di Riau, jika memang ada kaitannya dengan pemerintah pusat, kata Fahri, dia sendiri akan mengkoordinir untuk duduk bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan pihak kementerian terkait untuk membahas kelajutan pembangunan pusat olahraga di Riau. [**]
