Metroterkini.com - DPRD Pekanbaru mulai mencurigai adanya indikasi kecurangan dalam proses assessment jilid II yang dilaksanakan pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Menurut dewan hasil assessment seharusnya disampaikan ke publik.
"Kan aneh hasil assessment sudah didapatkan, namun tidak disampaikan ke publik," kata anggota Fraksi Gabungan Mulyadi Amd, Selasa (17/11/15).
Tambah Mulyadi lagi, assessment ini gunanya mencari pejabat yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan. Mestinya benar-benar dibuka sesuai dengan yang sesungguhnya, dan masyarakat juga pantas tahu.
"Dirahasiakan seperti ini apa ada jaminan tidak seperti assessment sebelumnya? Kalau hasilnya sama saja, lebih bagus dari awal ini tidak usah diadakan assessment," ujarnya.
Demikian juga Wan Agusti, Politisi Gerindra ini juga menanggapi, bila ingin mencari pejabat berkualitas, proses transparansi harus segera diumumkan, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
"Harusnya kan begitu hasil keluar langsung diumumkan, karena itu yang diminta-minta oleh peserta, masyarakat. Kalau dirahasiakan ya sama dengan bohong," cecarnya.
Pemko Pekanbaru sebelumnya telah menggelar assessment dan tidak akan mengumumkan siapa pejabat yang lulus dan tidak lulus. Kabarnya Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pekanbaru beralasan, demi menjaga harga diri pejabat yang sedang bekerja saat ini. [red-hr]
