Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) meminta pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk meminjau kembali penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasalnya, dari 175 ribu jiwa jatah yang diberikan pusat dinilai masih belum tepat sasaran.
"Program ini untuk masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, namun fakta di lapangan masih banyak orang miskin kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam penggunaan BPJS," ujar Plt Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, di Bagansiaiapi, belum lama ini.
Dibeberkan Surya Arfan, saat ini masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang datang ke rumah pejabat dengan keluhan tidak ada dana untuk berobat, padahal kartu BPJS ini biayanya sudah murah dan dijamin oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan.
"Kalau sasarannya tepat tentu masyarakat tidak mengeluh, selain itu pelayanan pengguna BPJS juga banyak dikeluhkan karena berbeda dengan pelayanan umum yang berbayar," terangnya.
Menurutnya, masyarakat membayar dengan berbagai premi yang telah ditentukan, namun harusnya BPJS bijak menyikapinya tanpa membedakan dalam segi pelayanan kepada masyrakat. "Tujuan BPJS ini kan untuk mempermudah, dan bukan malah mempersulit masyarakat," ungkap Surya Arfan.
Terkait pelaksanaan BPJS, Pemkab Rohil berencana kembali duduk satu meja untuk membahas permasalahan ini, jika memang BPJS tak maksimal maka dulunya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bisa jadi akan diaktifkan kembali. "Kita hapus Jamkesda karena BPJS, kalau tidak lebih baik ya kita tinjau ulang kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Rohil H Suyano AMP telah menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kecamatan Bagansinembah. Penyerahan KIS oleh Bupati usai membuka Festival Nasyid di Halaman Masjid Raya An-Nuur, Baganbatu Kota akhir pekan lalu.
Berdasarkan data yang berhasil dirangkum menyebutkan, untuk Kecamatan Bagansinembah tercatat 1.264 warga masyarakat dari 175 ribu warga masyarakat se-Kabupaten Rohil tercatat sebagai penerima KIS.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Rohil, Dr HM Junaidi Saleh Mkes menyebutkan, jumlah penerima KIS tersebut berdasarkan data dari pemerintah pusat.
"Semuanya sudah diatur oleh pusat, termasuk dengan datanya. Jadi intinya kita yang di daerah ini hanya tinggal membagikan kepada warga masyarakat penerima KIS," jelasnya.
Junaidi menambahkan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan negara kepada rakyat Indonesia.
"Negara kita sebenarnya telah memilki aturan mengenai jaminan sosial ini bahkan sejak 11 tahun yang lalu. Perihal jaminan sosial ini diatur di dalam UU No 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," katanya.
Sedangkan kaitannya dengan KIS merupakan kartu keanggotaan JKN dari BPJS. "Sejak Maret lalu kan secara otomatis yang terdaftar di BPJS akan menerima KIS, jadi hakikatnya sama, hanya saja di Rohil kita baru perdana yang dibagikan di Kecamatan Bagansinembah," pungkasnya. [adv/hms]
