Metroterkini.com - Sejumlah kalangan di Pelalawan meragukan kemampuan sejumlah oknum yang mengaku wartawan, namun masih kurang memiliki kemampuan membuat berita. Sebagian mengusulkan agar Pemkab Pelalawan untuk menguji kejelian wartawan, namun hal itu bukan menjadi tanggung jawab Pemkab Pelalawan.
"Kalau diamati banyak wartawan yang berkeliaran di Pelalawan hanya bisa konfirmasi saja, namun mereka diduga banyak tidak bisa membuat berita," jelas Pemerhati Jurnalistik Pelalawan, H. Padil kepada wartawan, Jumat (14/8/15).
Bukan itu saja, ia diharap kepada pemerintah untuk menseleksi para wartawan, karena selama media yang merupakan mitra pemerintah harus mempertanggung jawaban uang negara melalui anggaran publikasi dan promosi pemerintah seperti kegiatan advertorial dan galleri foto.
"Memertanggung jawabkan APBD ini bukan gampang selain bertanggung jawab kepada Negara dan Rakyat di Akherat nanti Humas dan PPTK harus bertanggung jawab kepada Tuhan," jelas Padil.
Untuk itu, jelasnya PPTK dan Kabag Humas harus betul - betul menseleksi para wartawan karena APBD juga uang rakyat.
Selain itu Padil menguslkan pada Humas untuk melihat kerajinan media yang berlangganan mempromosikan Pelalawan, dan juga diharapkan Humas memfasilitasi organisasi wartawan yang ada di Pelalawan untuk bersatu dengan membentuk satu wadah yang kepentingannya tentu untuk wartawan daerah ini saja. "Dan Seharusnya Pemkab dorong para jurnalistik Pelalawan bersatu seperti daerah lain," tukasnya.
Hal itu mendapat tanggapan berbeda dari salah seorang wartawan yang mengatakan, kalau hal itu tidak masuk ranah Pemkab Pelalawan karena bukan wewenangnya. Sebab dalam hal penulisan seorang Jurnalistik setingkat Humas tidak ada hak untuk menginterpensi wartawan. [basar]
