Metroterkini.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Bengkalis Sopyan Hadi didampingi sejumlah stafnya, memenuhi undangan komisi II DPRD Bengkalis dan sekaligus mengklarifikasi tiga program di Balitbangda unggulan yang diduga bermasalah, Selasa (4/8/15).
Kepada para wakil rakyat, pejabat Balibangda membantah ketiga kegiatan penelitian mereka tersebut bermasalah.
Dipimpin Ketua Komisi II Syahrial ST, didampingi anggota komisi II lainnya, Zamzami SH, Fachrul Nizam ST, Hendri HS Sag dan Sofyan SPdI, hearing antara Balitbangda dengan komisi II dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB.
Dihadapan anggota komisi II, Sopyan Hadi menerangkan bahwa ketiga kegiatan yang dilaksanakan di SKPD-nya tidak lain untuk kemajuan daerah.
Untuk program bahan bakar Bioethanol ia menyebutkan, bahwa Balitbangda sepenuhnya hanya sebagai peneliti dan pengembangan dari program tersebut. Dan program bahan bakar Bioethanol yang sudah dilaksanakan merupakan satu-satunya di Riau. Sedangkan untuk pengembangan atau mau dijadikan industry produktif tentu harus melalui badan usaha serta bekerjasama dengan SKPD lainnya.
Sementara untuk program percontohan kebun kelapa sawit, Sopyan Hadi membenarkan kalau ia bekerjasama dengan salah seorang pengusaha kelapa sawit di Bengkalis.
Balitbangda sendiri menyediakan mesin pembuatan minyak goreng dari buah kelapa sawit.
Sedangkan untuk kegiatan budidaya ikan salai, kepala Balitbangda memaparkan bahwa budidaya yang dilakukan di Tasik Serai kecamatan Pinggir tahun 2014 lalu, pengelolaannya sudah diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan untuk tahun 2015 penelitian budidaya ikan salai diarahkan ke lokasi Giam Bukitbatu-Siak Kecil, dengan sasaran peningkatan perekonomian masyarakat.
“Ketiga kegiatan tersebut semuanya adalah penelitian. Jadi intinya kami terus berupaya bagaimana kedepannya ada produk unggulan dari Kabupaten Bengkalis selain lempuk durian yang bisa menjadi icon daerah ini,” pungkas Sopyan Hadi dihadapan wakil rakyat.
Ketua Komisi II Syahrial mengharapkan kepada Balitbangda untuk lebih transparan ke publik soal kegiatan yang mereka laksanakan dan menghasilkan output yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Menurutnya, komisi II sengaja memanggil hearing Balitbangda terkait dengan beredarnya opini di masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan diduga bermasalah.
“Kedepan harus ada upaya perbaikan kinerja lebih bagus lagi dari Balitbangda. Termasuk mengedepankan transparansi kepada publik menyangkut program yang dilaksanakan.
Selain itu, DPRD Bengkalis akan memantau setiap kinerja SKPD, khususnya yang berada dibawah komisi II,” ujar Syahrial. [rdi]
