Metroterkini - Minat aparatur sipil negara (ASN) Kepulauan Meranti untuk berkarier di pemerintah pusat semakin terlihat. Pada gelombang kedua seleksi 2026, sebanyak 26 ASN mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Dari jumlah tersebut, 17 ASN telah memperoleh persetujuan (approve) hingga batas akhir administrasi, Minggu (13/9/2026) malam. Mereka terdiri atas dua pejabat struktural, lima pejabat fungsional dan 10 pelaksana.
Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.P.d, menjelaskan peserta yang masih menduduki jabatan struktural maupun fungsional wajib melepas jabatan sebelum mengikuti seleksi.
"Setiap ASN yang mengikuti seleksi di Kemenhaj wajib mengundurkan diri dari jabatan. Kalau masih memiliki jabatan, harus dilepas dulu," tegas Bakhar, Selasa (15/9/2026).
Ketentuan itu diterapkan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan apabila peserta nantinya dinyatakan lulus dan resmi berpindah menjadi ASN pemerintah pusat. Dengan begitu, OPD memiliki kesempatan menyiapkan pengganti dan menjaga agar pekerjaan tidak terganggu.
Dari 20 ASN Meranti yang tercatat memilih jalur Kemenhaj, tiga orang telah resmi berpindah, sedangkan 17 lainnya masih menjalani proses seleksi.
Bakharuddin menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup dilematis bagi daerah. Di satu sisi, ASN memiliki hak untuk mengembangkan karier. Namun di sisi lain, Pemkab Meranti masih membutuhkan tambahan aparatur.
"Tetap untuk pelayanan di OPD tidak kacau karena sudah dibantu oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Mereka sudah terlatih semua," katanya.
Meningkatnya minat ASN mengikuti seleksi Kemenhaj sekaligus menunjukkan bahwa mobilitas aparatur dari lingkungan Pemkab Meranti kini bukan lagi sebatas rencana. Puluhan ASN telah mengambil langkah untuk mencari ruang pengabdian dan peluang karier di luar pemerintah daerah.