Metroterkini – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya memperjuangkan bantuan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kawasan perbatasan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kegiatan yang diikuti Bupati Kepulauan Meranti pada Selasa, 19 Mei 2026 itu membahas tindak lanjut By Name By Address (BNBA) dari 40 kabupaten/kota di kawasan 3T dan perbatasan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepada media, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PerkimtanLH) Kabupaten Kepulauan Meranti Agustiono, ST, M.Si menjelaskan, dalam program tersebut Pemkab Meranti mengusulkan sebanyak 937 unit rumah yang tersebar di tiga kecamatan wilayah perbatasan, yakni Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang Pesisir.
“Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan sebanyak 937 rumah untuk tiga kecamatan kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil pembahasan, insyaAllah daerah kita berpeluang memperoleh alokasi sekitar 700 unit rumah," Terang Agus, pada Kamis (21/05/2026) sore.
"Saat ini kami masih menunggu Surat Keputusan Penetapan Calon Penerima dari Kementerian PKP yang nantinya diteruskan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III,” terangnya lagi.
Ia berharap hasil verifikasi yang sedang berjalan tidak mengalami perubahan sehingga usulan yang telah diajukan dapat terealisasi maksimal.
“Kami berharap hasil verifikasi tetap sesuai dengan usulan yang diajukan. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar program ini dapat terealisasi dan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan,” katanya.
Selain usulan terbaru tersebut, pada awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah mengusulkan sebanyak 3.615 unit rumah melalui program BSPS Kementerian PKP.
Dari usulan tahap pertama itu, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebanyak 200 unit rumah yang tersebar di enam desa, yakni Desa Renak Dungun sebanyak 25 unit, Desa Mekong 35 unit, Desa Alai 58 unit, Desa Tenan 24 unit, Desa Lukun 31 unit, dan Desa Sungai Tohor 27 unit.
Kepala Dinas PerkimtanLH menambahkan, setelah lokasi penerima ditetapkan, tahapan berikutnya dilakukan verifikasi oleh Tenaga Fasilitator yang ditunjuk kementerian. Saat ini proses tersebut telah selesai dan memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Verifikasi oleh tenaga fasilitator sudah selesai dilakukan. Saat ini progresnya sudah masuk pelaksanaan fisik dan material juga mulai didistribusikan ke lokasi. Kita berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga manfaat program BSPS ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.