Metroterkini.com - Petani di Rokan Hulu digemparkan dengan maraknya peredaran pupuk palsu yang diduga sengaja dioplos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan di Rokan Hulu, Unit Intel Kodim 0313/KPR berhasil mengamankan dua unit truk cold diesel yang diduga mengangkut pupuk palsu atau oplosan.
Atas adanya informasi dan desakan dari LSM, Unit Intel Kodim 0313/KPR segera melakukan tindakan pengintaian pada Sabtu, 16/3/2024) sekitar pukul 13.30 WIB.
Di bawah komando Dansub Intel Kodim, Serma Winarko, bersama dua personelnya, Serda Maiendra dan Serda Satria, melakukan pemeriksaan terhadap dua unit truk cold diesel yang mencurigakan saat melintas dari arah Padang Lawas, Sumatera Utara, menuju Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Masing-masing dua unit truck pengangkut yang diduga pupuk palsu tersebut dengan Nopol BM 5184 KD dan BK 8843 YQ dengan muatan 20 ton.
Saat dilakukan pemeriksaan, salah seorang sopir inisial IS (25) tidak dapat memperlihatkan dokumen lengkap, sehingga Unit Intel Kodim 0313/KPR memutuskan untuk menggiring dua mobil tersebut ke Kantor Koramil 11 Tambusai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dansub Intel Kodim 0313/KPR, Serma Winarko, mengucapkan terima kasih kepada rekan LSM dan wartawan atas informasi terkait dugaan pupuk palsu yang merugikan petani di Rokan Hulu.
"Saat ini dua unit truk diduga pengangkut pupuk palsu sudah diamankan di Kantor Koramil 11 Tambusai untuk pemeriksaan lebih lanjut," jelas Serma Winarko.
Kedua truk tersebut mengangkut pupuk jenis NPK Mahkota menuju Ujung Batu, namun pemilik pupuk tersebut belum diketahui.
Saat diwawancarai wartawan, sopir inisial IS mengaku tidak mengetahui pemilik pupuk tersebut.
"Kami hanya mengantar saja bang, tidak tahu siapa pemiliknya," kata IS singkat.
Skandal pupuk palsu ini mengundang kecurigaan terhadap praktik curang yang telah merugikan para petani di Rokan Hulu selama ini. Diduga ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam praktik pupuk palsu di Rokan Hulu, mulai dari pengusaha, oknum pemerintah bahkan adanya keterlibatan oknum aparat.(Tim)