Metroterkini.com - Rekanan (Kontraktor) yang mengerjakan proyek pemerintah di Bengkalis mulai resah. Apa sebab? Karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan tak kunjung cair. Sementara proyek yang mereka kerjakan sudah lama selesai.
Kondisi ini diungkapkan seorang rekanan kepada awak media ini. Rekanan yang henggan disebutkan namanya menjelaskan surat perintah membayar (SPM) sudah diserahkan kuasa pengguna anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah. Kemudian BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas proyek yang dia kerjakan. Namun, sudah lebih seminggu SP2D tersebut tak juga cair.
"Jika berlarut-larut yang rugi kami (rekanan). Sebab, kami harus bayar bunga bank dan tanggungan lainnya," ungkap rekanan yang menolak disebutkan namanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis melalui sekretaris BPKAD Muhammad Firdaus ketika dikonfirmasi tak membantah lambatnya pencairan SP2D. Namun, ia membantah ada unsur kesengajaan.
Ketika disinggung apakah lambatnya proses pencarian SP2D karena kas daerah kosong? Firdaus menegaskan, dana untuk membayar proyek yang sudah selesai tersedia.
Firdaus membeberkan, lambatnya pencairan SP2D rekanan karena Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) ada masalah dan sekarang lagi dalam perbaikan.
Untuk itu, ia meminta para rekanan yang sudah diterbitkan SP2D-nya untuk bersabar. Menurutnya setelah akun BUD pulih, beberapa hari kedepan SP2D yang telah siap akan dicairkan.
Dijelaskan Firdaus, selain SP2D para rekanan, saat ini dana operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga belum bisa dicairkan.
"Selain SP2D, dana operasional OPD juga tidak bisa cair. Bukan kas kosong. Dana untuk membayar SP2D dan operasional OPD tersedia. Tapi, akun BUD belum pulih. Insyaallah beberapa hari kedepan sudah normal," ujarnya. (Rudi)