Metroterkini.com - Wakil Bupati Siak Husni mengikuti Roadshow Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Bupati/Walikota Provinsi Riau.
Rakor tersebut bertema upaya penurun Stunting dan penghapusan kemiskinan Ekstrim melalui daring di Ruang Bandar Siak, Lantai II Kantor Bupati Siak, Kamis (09/03/2023).
Dalam kesempatan ini, Wabup Husni Merza memaparkan kondisi dan penanganan Stunting serta kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Siak.
"Pada tahun 2021, Kabupaten Siak berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional terkait dengan Stunting. Akan tetapi berdasarkan hasil survei SSGI pada tahun 2022, Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari 19 persen di tahun 2021naik 22 persen di tahun 2022 dan ini mengejutkan kami. Karena di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Siak telah meraih penghargaan dari Pemprov Riau terkait dengan Usaha, kreativitas dan inovasi dalam penurunan Stunting", kata Husni.
Husni juga menjelaskan hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) yang mengatakan jumlah Stunting di Kabupaten Siak sekitar 22 persen. Sedangkan hasil EPPGM (ElektronikPencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada bulan agustus 2022 menunjukkan angka 5,16 persen.
"Kami sudah turun langsung kelapangan untuk menjumpai 108 anak stunting dari 601 sempel dari SSGI, 2 anak tidak dijumpai stunting dan ada 4 orang anak yang sedang dalam perawatan (sakit), akan tetapi dinyatakan stunting. Kami yakin angka stunting di Kabupaten Siak tidak setinggi itu", jelas Wabup Siak.
Terkait dengan Kemiskinan Ekstrim, sesuai dengan data dari BPS, terjadi penurunan dari tahun 2021 5,18 persen menjadi 5,07 persen tahun 2022. Dari data P3KE terkait kemiskinan ekstrim di Kabupaten Siak ada 6.420 jiwa yang masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim.
"Dari data EPPGBM tahun 2022 di jumpai sebanyak 1.538 balita masuk ke data stunting. Jika dibanding dengan data DTKS dan data kemiskinan ekstrim, hanya 135 balita yang masuk ke dalam keluarga DTKS, dan 61 balita yang masuk kedalam keluarga miskin Ekstrim", jelasnya.
Husni memaparkan di 15 puskesmas se Kabupaten Siak, sudah tersedia alat USG, dan di 425 posyandu juga telah tersedia alat untuk mengukur secara akurat tinggi badan dan berat badan.
"Dari data P3KE, ada sekitar 67 ribu KK yang masuk kedalam kategori Miskin Ekstrim. Dan ketika kami melakukan pemantauan di lapangan, ada 1.301 yang layak masuk ke dalam kemiskinan ekstrim dan 66.257 KK yang tidak layak masuk ke dalam kemiskinan ekstrim", ucap Husni.
Untuk menurunkan angka stunting, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, diantaranya Regulasi penurun angka stunting melalui Perbup dan surat edaran, mereplikasi aplikasi SIMPATI dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk berkontribusi terkait dengan stunting, melibatkan PKK baik di Kabupaten, Kecamatan hingga ke Kampung, pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Suprapto menyampaikan bahwa roadshow yang diselenggarakan untuk mengetahui kendala yang ada di Provinsi Riau dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang ada agar dibahas bersama serta melihat perkembangan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem," pungkasnya.
Roadshow bersama Menko PMK RI Muhadjir Effendy juga ada pemaparan baik dari pemerintah Provinsi Riau maupun kabupaten/kota terkait percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah masing masing.
Turut mengikuti Roadshow Kementerian dan lembaga Terkait, Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP, Ketua BKKBN Provinsi Riau beserta Bupati dan walikota se Provinsi Riau, Ketua TP PKK Rasidah Alfedri, Kepala Kemenag Erizon Efendi, Plt Dinas Kesehatan Fauzi Asni, Kadis PMK, Kadis P3AP2KB, Kadis Sosial dan perwakilan Dinas terkait. [Ibrahim]