Metroterkini.com - Kecelakaan kerja di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sudah beberapa kali terjadi dan merenggut 10 nyawa pekerja. DPRD Riau beberapa kali juga sudah lakukan panggilan terhadap manajemen, namun masih mengecewakan legislatif.
Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati dikonfirmasi mengaku miris dan prihatin terhadap kejadian ini. Kondisi yang terus berulang itu, kata Ade seharusnya menjadi pelajaran bagi PT PHR.
Tambah dia, PT PHR melakukan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ade juga menyayangkan sikap PT PHR yang kurang kooperatif saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPRD Riau beberapa waktu lalu karena tidak mau menghadirkan Direktur Utama Jaffe A Suardin.
"Sudah tiga kali diundang DPRD Riau, kami minta PHR duduk setara dengan Pemerintah Provinsi Riau. Sementara PHR berada di bawah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM walaupun dari Pusat, tapi kan wilayah kerjanya di Provinsi Riau," kata Ade, Jumat (03/03/2023).
Tambah dia, lantaran setara, Ia meminta datang jika dipanggil DPRD Riau. Agar apa yang bisa dibahas untuk kebaikan bersama bisa dicapai.
Ia menegaskan, insiden tewasnya tiga pekerja PT PPLI di tanki penampungan limbah, Polda Riau diminta dapat segera mengungkap peristiwa itu hingga menemui titik terang.
"Kami juga meminta aparat kepolisian Polda Riau untuk segera mengungkap kasus ini agar terang-terangan masalahnya. Jangan sampai ada lagi korban korban lainnya akibat keterlambatan dalam pengawasan K3," kata dia. [**]